Upaya untuk mencegah krisis pangan yang bisa bergeser menjadi krisis sosial sangat diperlukan di tengah kegaduhan politik usai pencoblosan.
JAKARTA - Fenomena kelangkaan dan kenaikan harga beras dalam beberapa waktu belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengusulkan agar DPR segera membentuk tim khusus (timsus) untuk membahas permasalahan terkait beras di Tanah Air.
"Saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi-informasi dari pemerintah ketersediaan (beras) itu ada, tetapi apakah mencukupi dan harganya terjangkau oleh masyarakat, khususnya beras medium," ujar Aria Bima saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Jakarta, Selasa (5/3).
Dia mendesak DPR segera menunjukkan sikap terkait masalah ini. Menurutnya, perlu upaya untuk mencegah krisis pangan bergeser menjadi krisis sosial, bahkan juga berpotensi menjadi krisis politik mengingat situasi pascapemilu yang belum rampung total.
Sebelumnya, legislator DPR RI dapil Jawa Tengah V ini menyampaikan opsi impor sering kali menjadi jalan keluar mengatasi defisit neraca suplai beras. Ironisnya, beberapa negara eksporti beras sudah mulai menutup keran pasokan ke Indonesia. Padahal, panen dalam negeri baru diperkirakan terjadi pada April mendatang.
"Dari panen kemudian sampai diproduksi jadi beras itu ke pasar itu butuh satu bulan, dan berarti Mei. Kita akan ada Ramadan dan juga Idul Fitri," tuturnya.
Dilansir dari berbagai sumber, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sempat menjelaskan defisit stok beras nasional sekitar 2,8 juta ton merupakan dampak dari El Nino yang terjadi pada Januari-Februari 2024. Kebutuhan ini akan dipenuhi melalui program impor beras.
Kementerian Perdagangan RI telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari ketetapan awal dua juta ton.
Menanggapi usul Aria Bima, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, selaku pimpinan rapat menilai pembentukan Panitia Khusus penanganan masalah beras membutuhkan waktu terlalu lama mengingat Ramadan dan Idul Fitri sudah dekat. Untuk itu, dia menyarankan agar mengoptimalkan kerja Komisi IV untuk turun ke lapangan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Potensi Panen
Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada sekitar 10 kota/kabupaten di Indonesia yang berpotensi besar menghasilkan beras cukup tinggi pada Maret-April 2024.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah produksi beras pada Maret 2024 diperkirakan mencapai 3,54 juta ton, sementara April diprediksi sebanyak 4,92 juta ton.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengatakan prediksi capaian produksi beras tersebut tak lepas dari program gerakan tanam serentak yang digagas Kementan. Dia meyakini program gerakan tanam serentak itu efektif dalam membantu para petani untuk meraih panen pada tepat waktu sesuai harapan dan perhitungan.
"Mudah-mudahan panen raya bisa kita laksanakan di seluruh wilayah pada Maret ini," tutur Mentan.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, berharap panen bisa dirasakan oleh seluruh daerah tanpa adanya kendala alam seperti fenomena El Nino yang pada tahun lalu cukup memberikan dampak kepada sektor pertanian.
"Harapan kami tentunya semua daerah, semua wilayah bisa merasakan panen dengan baik sesuai harapan, dan kami berkomitmen untuk membantu mendorong agar panen bisa maksimal pada 2024," tandasnya.
