JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Sidang Paripurna ke-11 Tahun 2018-2019. Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah bagimana pelaksanaan Pemilu serentak yang aman dan damai. Untuk itu, setiap Anggota DPD RI akan melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang memimpin sidang bersama dengan Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, berpesan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 nanti. Dirinya menghimbau kepada seluruh Anggota DPD RI dapat melakukan pengawasan pra dan pascapelaksanaan Pemilu.
"DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres agar tetap berjalan dengan kondusif, aman dan tertib di masing-masing daerah," ucap Nono Sampono di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (29/3).
Oleh karena itu, sambungnya, peran aktif dari setiap Anggota DPD RI bersama-sama seluruh elemen masyarakat di daerah diharapkan dapat menjadikan pemilu yang damai. Selain itu, bisa dijadikan pemilu yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.
Pada sidang paripurna tersebut disampaikan juga laporan alat kelengkapan, Ketua Komite II DPD RI Aji Mirza Wardana menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan atas UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Maka itu, DPD RI mendesak pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pesawat udara. "Pemerintah juga harus membentuk Majelis Profesi Penerbangan (MPP) yang diamanatkan Pasal 323 dan 364 UU Penerbangan," lontarnya.
Tidak hanya itu, Komite II DPD RI juga mendesak Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri dugaan kartel yang menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat secara sepihak dalam beberapa bulan terakhir. "Kami juga mendesak agar diumumkan harga tiket pesawat setiap awal bulan sebagai bentuk transparasi," jelasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua BKSP DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat hubungan parlemen dan kerja sama bilateral dengan negara sahabat yaitu Austria dan Slovakia. DPD RI perlu melakukan komunikasi intensif yang berkelanjutan dengan Bundesrat (Senat Austria). sur/AR-3