Ketua LKPP Hendrar Prihadi mendorong produk dalam negeri masuk ke katalog agar pemerintah, BUMN, BUMD, serta pemda membelinya. Selain itu, meningkatkan pembelian produk dalam negeri lewat progam bangga buatan Indonesia.
Hendrar Prihadi resmi menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) baru periode 2022-2027. Presiden Joko Widodo melantik Hendrar Prihadi menggantikan posisi Abdullah Azwar Anas, yang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Hendrar Prihadi sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Semarang, yang menjabat sejak tahun 2013. Sejumlah prestasi diraih, di antaranya berhasil membawa Semarang sebagai kota dengan pembangunan terbaik di Indonesia tiga kali berturut-turut, yaitu pada 2019, 2020, dan 2021. Pemerintah pusat juga menobatkan Hendi panggilan akrabnya sebagai pembina pelayanan publik terbaik di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2019.
Penghargaan lain juga diterimanya, seperti Anti Gratifikasi Award KPK RI tahun 2013 dan 2014 dan sebagai Best City Manager (Manajer Kota Terbaik) oleh lembaga internasional Europe Business Assembly pada tahun 2014.
Presiden Jokowi memberikan tugas khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19, dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri dalam hal belanja pemerintah BUMN dan daerah. Produk dalam negeri harus menjadi raja di negeri sendiri.
Untuk mengetahui lebih jauh terkait program kerja dan target-targetnya di LKPP, wartawan Koran Jakarta, Henri Pelupessy bersama Marcelius Widiarto, mewawancarai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), DR. H. Hendrar Prihadi, SE MM, di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.
Prioritas utama apa yang akan dilakukan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa?
Pertama, amanah ini harus saya selesaikan dengan baik sesuai target-target dari Presiden. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Presiden Jokowi, juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati yang sudah memberikan apresiasi kepada saya.
Setelah saya masuk di LKPP, ternyata ini juga running sangat kencang, terutama target Pak Presiden Jokowi untuk bisa membuat produk-produk yang ada di dalam negeri ini bisa tayang di katalog, baik katalog lokal maupun toko Mandiri. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 1.000.500 dari 1.000.000 target Presiden, yang sudah over target.
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian memastikan pada daerah-daerah itu supaya katalog yang sudah tayang kita yang itu juga beli di dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga.
Bagaimana memastikan daerah-daerah membeli katalog dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri?
Kami memulai sebuah potret awal, di tanggal 10 Oktober 2022, transaksi mencapai 47 triliun rupiah. Jadi masih bisa, sangat bisa kita tingkatkan, mengingat potensi untuk proses pengadaan barang dan jasa di kementerian lembaga dan pemerintah daerah, bisa mencapai sampai 1.500-2.000 triliun rupiah. Nah, untuk itu tetap kerja keras, kita akan revisi Perpres yang ada, terutama untuk berharap pemerintah daerah berupaya wajib untuk pembelian lewat katalog.
Selain itu, kita juga lagi mempersiapkan RUU Pengadaan Barang Jasa dan Publik (PBJP) yang kami targetkan dokumen RUU itu sudah bisa diserahkan ke teman-teman DPR RI di bulan Maret tahun 2023. Sehingga mudah-mudahan di 2023, mempunyai Undang-Undang Pengadaan Jasa Pengadaan Barang dan Publik (UU-PJPBP).
Apa target jangka pendek dan panjangnya?
Yang tidak kalah penting adalah perintah dari Pak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pembelian produk dalam negeri, lewat program Bangga Buatan Indonesia. Lewat BBI, ini kami akan terus melakukan sosialisasi edukasi pada semua pemerintah daerah dan masyarakat, supaya kemudian mulai mengganti produk-produk impor yang masih ada di sekeliling mereka, dengan produk buatan dalam negeri, pembelian-pembelian produk dalam negeri. Saya rasa target jangka pendek dan panjangnya seperti itu.
Bagaimana menerapkan pemakaian produk dalam negeri di LKPP?
Kalau di tempat kita, karena lembaga kebijakan, ya kita harus menyesuaikan regulasi dan aturan-aturan yang ada, supaya teman-teman di pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga bisa menerapkan semangat untuk memakai produk-produk dalam negeri tersebut dan juga untuk bisa mengoptimalkan fungsi katalog yang ada di LKPP ini, sebagai proses pengadaan barang dan jasa.
Usai dilantik, satu hari kemudian bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, bisa diceritakan apa yang dibahas ?
Kami berkoordinasi tentang rencana RUU PBJP dan juga memberikan masukan adalah sebuah hal yang harus diwujudkan di negara kita ini, supaya muncul sebuah efisiensi belanja negara dan juga muncul transparansi dalam proses-proses pengadaan tersebut, juga akan muncul harapan-harapan supaya ekonomi tumbuh berkembang dengan pemakaian produk dalam negeri terutama teman-teman UMKM, juga mulai bisa dilibatkan untuk menjadi bagian daripada produk yang bisa dipakai oleh pelaku usaha.
Saya berharap RUU yang ditargetkan masuk program legislasi nasional prioritas 2023 bisa semakin mendorong peningkatan keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam proyek pengadaan pemerintah. Kemanfaatan belanja pemerintah dapat ditingkatkan lagi, tidak hanya hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, tetapi dalam prosesnya pun dapat dirasakan secara luas. Salah satu urgensi RUU tersebut adalah untuk mendorong pemanfaatan belanja pemerintah untuk dapat memaksimalkan pengembangan industri dalam negeri.
RUU tersebut juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik. Kami di LKPP berupaya agar RUU ini bisa segera diundangkan sehingga mendukung penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Apa pesan khusus Presiden?
Spesifik khususnya adalah pertama untuk hati-hati karena di dalam LKPP nanti akan mengelola transaksi pengadaan barang jasa, mencapai 900 triliun rupiah. Kemudian kedua, memastikan bahwa proses berjalan dengan transparan.
Ketiga mendorong UMKM agar semakin banyak yang bisa mengikuti metode tayang katalog dan transaksinya bisa meningkat, juga transformasi digital. Kita tahu pasti sangat banyak, UMKM yang belum masuk di katalog, karena mungkin ketidaktahuan atau ketidakmampuan di dalam mengikuti kemajuan teknologi informasi. Terakhir kemarin juga mengingatkan kepada kita, untuk bisa menyelesaikan RUU PBJP tepat waktu.
Saat menjadi Wali Kota Semarang, banyak keberhasilan yang telah dilakukan dan sejumlah penghargaan diraih. Strategi apa yang dilakukan untuk memimpin LKPP?
Strateginya adalah harus kompak, setelah kompak kita harus mau mendengarkan situasi yang berkembang di luar sana, kondisi lapangan. Apakah regulasi yang ditetapkan itu, bisa bermanfaat. Sampai sejauh mana kebutuhan pelaku usaha, terhadap upaya-upaya untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas program katalog, sampai seberapa besar UMKM yang sudah memakai katalog, menayangkan katalog dan berapa transaksinya. Semuanya bisa dilakukan, pada saat internal kita ini bagus, punya semangat, visi dan kemauan untuk kerja keras, itu yang kami lakukan di dalam program.
Apa yang akan dibawa ke LKPP setelah berhasil mengubah Kota Semarang menjadi kota metropolitan yang maju pesat?
Terima kasih sebelumnya, tentu suasana kerja ini harus oke, maka kita akan memastikan bahwa keberhasilan LKPP ini adalah team work keberhasilannya adalah karena kerja supertim. Saya tidak mau individu ke individu, tidak mau jadi superman, tapi saya ingin semuanya bergerak, bekerja keras, semuanya punya visi yang kuat untuk bisa membuat LKPP ini sebagai lembaga yang mampu mengelola keuangan pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Efisiensi kemudian juga sesuai asas, peraturan dan juga ada peningkatan pemakaian produk dalam negeri.
Apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Semarang?
Saya mengucapkan terima kasih, ada dukungan dari masyarakat Semarang, paling tidak dalam 10 tahun terakhir, di pemerintah Kota Semarang 2010-2022, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan bersama, yakni membuat kotanya harmonis, kotanya semakin maju berkembang.
Melalui konsep Bergerak Bersama itu, bisa terjadi karena daya dukung dari masyarakat, artinya dengan kekompakan, kondusifitas semuanya bisa berjalan. Maka kepada pengganti saya nanti, tempatnya Bu Ita, saya bisa berharap, kita bisa tetap menjaga harmonis, harmonisasi yang ada di Kota Semarang. Karena kita satu pasangan, ya visi misinya bisa diselesaikan dengan baik.
