JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan kinerja logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE).
Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional. ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.
"Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut," kata Yukki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/2).
Dia juga mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut. Karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.
"Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong," kata Yukki.
Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.
Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat.
Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.
Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.
NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).
"Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).
Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik," jelas Yukki.
Sementara itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.
"Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta," katanya.
Sebelumnya, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.
Ke depan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional.
"Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE. Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen," katanya.
Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada Juni 2020 sampai Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.
Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE. Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.
Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.
