Sebanyak 29 kontraktor sumur resapan ditegur untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin seperti konstruksi maupun penutupannya.
JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengaku telah menegur 29 kontraktor yang menjadi rekanan untuk memperbaiki dan memastikan pengerjaan sumur resapan atau drainase vertikal sesuai standar.
Yusmada menjelaskan sumur resapan di Lebak Bulus III menjadi pesan agar seluruh vendor kontraktor di wilayah Pemprov DKI Jakarta dapat mengerjakan proyek sebaik mungkin dari segi perencanaan hingga eksekusi. "Ini menjadi pesan bagi semua rekanan, ada 29 vendor yang melaksanakan ini. Kami minta untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin," kata Yusmada di Jakarta, Senin (6/12).
Yusmada menjelaskan pihaknya telah menegur rekanan proyek atau kontraktor dari pekerjaan sumur resapan di Jalan Lebak Bulus III, Cilandak, Jakarta Selatan.
Ia mengungkapkan bahwa konstruksi penutup pada drainase vertikal di Jalan Lebak Bulus III kurang sempurna, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Maka dari itu, pihaknya memerintahkan kontraktor yang bersangkutan untuk segera memperbaiki konstruksi penutupan sumur resapan itu.
"Kita sudah memberikan teguran kepada mereka untuk dalam waktu secepatnya melakukan perbaikan dan menyempurnakan secara benar agar drainase vertikal ini berfungsi baik sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Yusmida.
Dinas SDA DKI pun telah meminta kepada kontraktor untuk pembuatan tangkapan air (water trap) yang akan terhubung langsung ke drainase vertikal untuk menyempurnakan konstruksi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 29 vendor yang menjadi rekanan untuk pembangunan drainase vertikal, antara lain PT Elbara Perkasa, PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia, PT Djasipa Mitra Perkasa, PT Arvirotech Kontruksi Indonesia, dan CV Mitra Teknikindo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengevaluasi pekerjaan para kontraktor sumur resapan guna memastikan pengerjaannya sesuai standar.
"Kami instruksikan kepada pimpinan OPD terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk secepatnya mengevaluasi pekerjaan para kontraktor yang membuat dan memperbaiki sumur resapan," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Anies menginstruksikan agar pekerjaan kontraktor tersebut diawasi secara ketat untuk memastikan pengerjaannya sesuai standar, sehingga dapat berfungsi optimal dan tidak membahayakan orang lain.
Anies juga mengingatkan agar OPD terkait mengidentifikasi masalah sehingga kemudian dapat mengambil solusi tepat atas masalah tersebut.
Paling Tepat
Sementara itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai program normalisasi sungai dan tanggul sebagai upaya yang paling tepat serta efektif mengendalikan banjir di Jakarta terutama di wilayah pesisir utara.
Untuk normalisasi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan program tersebut perlu digalakkan kembali pada Tahun Anggaran 2022 sehingga sungai dan kali bisa menampung air lebih banyak dari hujan lokal maupun kiriman dari hulu.
"Normalisasi yang paling benar menurut saya, kalau itu dijalankan dengan baik, pasti pengurangan banjir akan signifikan. Itu paling efektif karena sifatnya bisa menampung air lebih banyak," ujar Ida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Untuk di pesisir pantai utara Jakarta, kata Ida, penanganan yang paling tepat, yakni pembangunan tanggul yang kokoh untuk mengendalikan rob sehingga mengurangi dampak terhadap masyarakat setempat. "Kalau di pesisir utara, tetap efektifnya tanggul. Sebab setiap ada rob selalu banjir. Jadi solusinya pembuatan tanggul yang kokoh sesegera mungkin," ujar Ida.
Ida menuturkan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul alasan perlu dilaksanakan kembali sebab program sumur resapan (drainase vertikal) yang selama ini telah dibuat di sejumlah titik dinilai kurang efektif dalam pengendalian banjir.
