BLT Minyak Goreng dari pemerintah pusat senilai 300 ribu rupiah diharapkan sudah cair sebelum Lebaran agar dapat dimanfaatkan oleh penerima.
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dari pemerintah pusat yang akan dibagikan kepada masyarakat dapat dicairkan sebelum Lebaran.
"Terkait BLT minyak goreng akan diberikan dari pemerintah pusat, dimana menurut Pak Jokowi akan dibagikan sebelum lebaran, mudah-mudahan bisa segera," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/4).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan penyaluran perdana program BLT Minyak Goreng dilakukan di Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Kota Jambi. "Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angsa Duo di Provinsi Jambi dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng senilai 300 ribu rupiah. Semoga ini bisa meringankan rakyat, terutama pedagang kaki lima yang berjualan gorengan," kata Jokowi.
Seperti halnya bansos Kartu Sembako sebelumnya, penyaluran BLT Minyak Goreng juga diberi target. "Diharapkan akan diberikan di seluruh provinsi di Tanah Air seminggu sebelum Lebaran," ucap Jokowi.
Sementara itu, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi optimistis jajarannya mampu mencapai target sesuai arahan Presiden. Sebab, berkaca pada penyaluran bansos Kartu Sembako dalam dua minggu tercapai 92 persen.
"Kami harus bergerak cepat karena target sebelum Hari Raya Idul Fitri harus selesai disalurkan kepada 20,65 juta KPM di seluruh Indonesia. Kami juga menyalurkan bansos sembako di 83 kabupaten/kota senilai 200 ribu rupiah per KPM. Total 500 ribu rupiah yang diterima KPM," ucap Faizal.
Pos Indonesia menerapkan tiga metode penyaluran, yakni melalui Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door).
Seperti diketahui, PT Pos Indonesia (Persero) lagi-lagi ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng. Adapun BLT Minyak Goreng senilai 100 ribu rupiah per bulan yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan (April, Mei, Juni), sehingga total yang diterima KPM 300 ribu rupiah.
Pengawasan Harga
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjamin ketersediaan stok dan pasokan serta menjaga kestabilan harga selama Ramadan. Pemprov akan monitoring dan pengawasan harga dan stok pangan strategis, monitoring dan pengawasan gudang penyimpanan, melaksanakan pangan subsidi, pasar murah, bazar, dan pengamanan stok Ramadan.
"Karena momentum Ramadan kali ini cukup unik, yakni terjadi saat situasi pandemi Covid-19 mulai pulih, namun di global ada konflik antara Russia-Ukraina," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Balai Kota, Jakarta, Jumat.
Eli mengatakan situasi pandemi dan situasi global menyebabkan pasokan menurun sehingga harga naik, namun permintaan meningkat selama bulan Ramadan. "Kami berharap, upaya Pemprov DKI dan dukungan berbagai pihak dalam mengamankan stok dan pasokan pangan dapat menjaga kekhusyukan beribadah, beraktivitas secara nyaman dan aman di Jakarta selama Ramadan," ujarnya.
Eli menambahkan, arahan Gubernur DKI Jakarta adalah Pemprov DKI senantiasa membuka peluang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya, Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan beberapa provinsi untuk penyediaan pangan, diantaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Riau.
