JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun tangguluntuk mengantisipasi rob pada sejumlah titik di pesisir utara Jakarta secara bertahap hingga 2027.
"??????Sedang berjalan sampai 2027 sehingga yang memang ada posisi rawan yang memang belum ditanggul," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa (27/12).
Ia mengungkapkan Pemprov DKI memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 kilometer dari total 20,2 kilometer. "Pemda itu baru 0,5 kilometer plus dan pada 2022 ini akan bertambah 1,59 kilometer," katanya.
Selanjutnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang mengerjakan tanggul di pesisir utara Jakarta sampai 2024.
Adapun kewenangan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul sepanjang 9,1 kilometer.
Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rencana pembangunan tanggul mencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer dari 11,1 kilometer mencapai 1,38 triliun rupiah.
Sebelumnya, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Putu Riska Komala menjelaskan sisanya sepanjang 2,8 kilometer diusulkan menjadi kewenangan PT Pelindo II atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sunda Kelapa.
Dia menjelaskan 2,8 kilometer itu merupakan bagian dari segmen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Sunda Kelapa.
Sedangkan tanggul 8,3 kilometer yang menjadi kewenangan Pemprov DKI itu berada di empat lokasi yakni di Muara Angke sepanjang 3,4 kilometer dengan estimasi anggaran sebesar Rp671 miliar untuk anggaran tahun jamak 2023-2026.
Restorasi Pesisir
Di hubungi terpisah, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Jogamengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukanrestorasi (pemulihan) kawasan pesisir untuk mengatasi persoalan banjir air laut (rob).
"Pemda DKI harus melakukan restorasi kawasan pesisir pantai utara Jakarta, untuk mengatasi banjir rob, abrasi pantai, intrusi air laut, serta mengantisipasi ancaman tenggelam dan terjangan tsunami," kata Nirwono dalam pesan singkatnya di Jakarta, Selasa.
