YOGYAKARTA - DIY meraih penghargaan sebagai yang pertama dan satu-satunya provinsi dengan predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA). Selain DRPLA, DIY juga meraih penghargaan sebagai daerah yang berkomitmen terhadap penempatan pejabat tinggi pratama dan madya perempuan.
Penghargaan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kamis (22/12) di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu pada puncak acara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-94.
Penghargaan DRPLA ini diberikan ke DIY bukan tanpa alasan. Ada beberapa kriteria yang memang belum bisa dipenuhi daerah lain sehingga pada penghargaan DRPLA pertama dari Kementerian PPPA yang setingkat provinsi ini hanya mampu dipenuhi oleh DIY. Sementara yang juga membanggakan, di tingkat kabupaten/kota, Sleman juga berhasil meraih penghargaan DRPLA, bersanding dengan Denpasar dan Surabaya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi menjelaskan, dinilai sebagai DRPLA, nilai DIY berada diatas 80. Hanya DIY yang mampu memenuhi kriteria nilai atas 80 sehingga Kementerian PPPA RI memberikan penghargaan ini pada DIY.
Kriteria lainnya menurut Erlina berasal dari capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan penilaian Pengarusutamaan Gender (PUG) yang baik. Ada syarat yang tidak mudah yang wajib dinilai positif untuk bisa menyabet gelar provinsi yang layak anak.
"Jadi penghargaan itu adalah agregat atau kumpulan dari penilaian-penilaian untuk daerah terkait dengan pembangunan perempuan dan perlindungan anak. Dari banyaknya kriteria itu, setelah dinilai oleh tim ternyata hanya DIY yang memenuhi syarat minimal di atas 80 untuk semua penilaian itu," jelas Erlina dalam rilis pers yang diterima redaksi hari ini.
Erlina menambahkan, penghargaan DRLPA ini baru pertama kali inisiasi oleh Kementerian PPPA RI. Penghargaan agregat ini dinilai dari indikator-indikator serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena biasanya, indikator-indikator seperti IDG, IPM, IPG, PUG dan IPA ini biasanya diberikan penghargaan tersendiri. Penilaian dilakukan selama kurun waktu 1 tahun di Tahun 2022 ini.
Selain DRPLA, DIY juga mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang berkomitmen terhadap penempatan pejabat tinggi pratama dan madya perempuan. Ada beberapa kriteria yang dipenuhi DIY pada penghargaan tersebut. Persentase jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama perempuan telah dipenuhi setidaknya 30% dari jabatan yang tersedia di DIY. Selain itu, tersedia sarana dan prasarana bagi ASN perempuan yang memiliki peran ganda seperti fasilitasdaycare, ruang laktasi, PAUD dan Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Terakhir, periode pengangkatan pimpinan tinggi sampai dengan November sampai dengan 7 November 2022.
Erlina menyebutkan, penghargaan ini meskipun bukan tujuan utama, namun menjadi buah manis dari kerja kerasnya bersama jajaran Pemda DIY dan mitra-mitranya. Melihat indikator sangat luas dan melibatkan banyak sektor, sehingga pihaknya bertindak sebagai koordinator. Hal itu dilakukan guna mendorong semua pihak bergerak karena multi sektor dan multi pihak.
"Kami memang harus bekerja keras mendorong semua pihak untuk berperan di dalam pengaruh pembangunan, Pengarusutamaan Gender dan pembangunan yang melindungi anak. Semua pihak harus memastikan semua bekerja dengan baik, sesuai dengan porsinya masing-masing di dalam indikator-indikator tersebut," kata Erlina.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, penghargaan ini adalah pendorong semua daerah untuk peduli perempuan dan anak. Disampaikan pada saat PHI karena segala urusan perempuan berakar pada Ibu. Menurut PHI merupakan momentum untuk mengenang dan menghargai peran besar perempuan Indonesia. Tidak hanya membentuk kualitas generasi, namun turut menjadi tonggak merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa. Hari Ibu juga menjadi penanda pergerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa dalam menyuarakan hak-haknya guna mendapatkan perlindungan dan mencapai kesetaraan.
Menteri Bintang berharap dapat memantik masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan dan mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi seiring dengan banyaknya kaum perempuan yang memiliki tugas dan posisi strategis di berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Perempuan mampu menjadi motor penggerak dan perubahan jika peluang dan kesempatan diberikan secara adil. Dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, ataupun masyarakat mampu mewujudkan pergerakan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
"Sejarah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia turut memberikan sumbangsih nyata dan menorehkan kiprah dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mari tunjukkan potensi maksimal, ciptakan gagasan dan pemikiran, bangun kreativitas dan inovasi, karena perempuan Indonesia mampu menghadapi segala tantangan. Perempuan Berdaya, Indonesia Maju," kata Menteri Bintang.
Pada PHI ke-94 ini, Istri Wagub DIY GKBRAA Paku Alam juga berkesempatan hadir. Gusti putri menjahit bendera merah putih bersama dengan para menteri perempuan dan ibu-ibu pemimpin lainnya. Kegiatan ini adalah representasi perjuangan perempuan, dimana Ibu Fatmawati Soekarno yang lahir di Bengkulu menunjukan pengabdian. Fatmawati Soekarno, Sang Ibu Negara pertama menjahit sendiri bendera pusaka yang pertama dikibarkan saat kemerdekaan RI.
