YOGYAKARTA - Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun ini diperkirakan masih bertumpu pada dua sektor andalan, pendidikan dan pariwisata. Sayangnya, pariwisata di DIY belum dikembangkan maksimal sehingga perlu optimalisasi sumber ekonomi lainnya.
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Y Sri Susilo ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok tahun lalu tak terlalu berdampak terhadap perekonomian DIY. Sebab, komoditas ekspor DIY bukan termasuk produk seperti pertambangan dan minyak mentah, melainkan mayoritas produk kerajinan dan mebel.
Tahun ini, Sri Susilo memperkirakan perekonomian Yogyakarta masih ditopang dua sektor utama, yakni pendidikan dan pariwisata. Besarnya jumlah mahasiswa dari luar daerah di DIY turut menyumbang laju perekonomian, begitu juga dengan sektor pariwisata.
"Sayangnya, sampai sekarang pemanfaatan potensi yang ada di sekitar pariwisata masih jauh dari kata optimal. Dibandingkan dengan Malaysia saja, jumlah wisatawan asing datang masih jauh tertinggal," ujar Sri Susilo usai seminar nasional tentang Outlook Perekonomian dan Keuangan 2020 di Yogyakarta, Rabu (29/1).
Dia menambahkan jumlah wisatawan mancanegara ke Malaysia dalam setahun sudah mencapai 25 juta, sementara di Indonesia sekitar 10 juta turis. Kota Yogyakarta lebih kecil lagi, hanya sekitar 1 juta wisatawan asing setiap tahunnya.
"Malaysia itu sumber daya pariwisatanya apa sih? Dibandingkan kita, Jogja (Yogyakarta) saja lah, kita lebih unggul," ujar Susilo.
Karena itu, DIY perlu belajar mengemas sektor pariwisatanya kepada Malaysia. Diperlukan cara promosi baru yang lebih segar dan menarik.
Sektor Alternatif
Selain mengemas sektor pariwisata dengan cara baru, kata Sulis, pembangunan infrastruktur yang memadai juga perlu dilakukan. Infrastruktur utama yang perlu disiapkan di antaranya jalan, transportasi, jaringan komunikasi, serta akomodasi.
Tak hanya itu, Sri Susilo menilai Pemerintah Provinsi DIY perlu mengembangkan alternatif selain dua sektor utama tadi. Dia mencontohkan adanya kebijakan tentang kawasan ekonomi khusus (KEK) di sejumlah wilayah DIY, termasuk KEK Pantai Selatan.
YK/E-10
