Diversifikasi memungkinkan petani untuk menanam varietas yang lebih sesuai dengan kondisi iklim dan tanah.
JAKARTA - Tingginya kebergantungan impor pangan semestinya menjadi pintu masuk bagi pemerintah mengakselerasi diversifikasi pangan. Bahkan, implementasi impor komoditas pertanian Indonesia menembus 28 miliar dollar Amerika Serikat (AS), menurut Internasional Trade Administration.
Dosen Program Studi Agroteknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Bali, I Nengah Muliarta, mengatakan diversifikasi pangan dapat mengurangi impor melalui beberapa mekanisme yang mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produksi lokal.
Menurutnya, dengan mendorong penanaman berbagai jenis tanaman pangan, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dari produk lokal, mengurangi ketergantungan pada impor komoditas tertentu seperti gandum dan kedelai.
"Diversifikasi memungkinkan petani untuk menanam varietas yang lebih sesuai dengan kondisi iklim dan tanah sehingga meningkatkan hasil panen," ujar Muliarta kepada Koran Jakarta, Senin (30/9).
Muliarta menerangkan menanam berbagai jenis tanaman mengurangi risiko kerugian akibat hama atau penyakit yang menyerang satu jenis tanaman, menjaga stabilitas produksi. Diversifikasi juga membantu menghadapi fluktuasi cuaca, sehingga jika satu komoditas gagal panen, yang lain masih dapat memberikan hasil.
Fokus pada diversifikasi, tegasnya, dapat mendorong penelitian untuk menemukan varietas baru yang lebih efisien dan tahan terhadap kondisi lokal, meningkatkan produktivitas. "Dengan mengadopsi teknologi baru dalam diversifikasi, petani dapat meningkatkan hasil dan efisiensi, mengurangi kebutuhan untuk membeli produk dari luar negeri," ucapnya.
Seperti dketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat untuk mendorong implementasi Perpres ini.
Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, Senin (30/9), mengatakan sosialisasi beleid baru tersebut digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menegaskan Perpres ini harus ditindaklanjuti di seluruh tingkatan daerah, karena ini merupakan dasar untuk menuju kemandirian pangan.
"Tujuan besar kita melakukan ketahanan pangan melalui kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan," ujar Sarwo Edhy dari Kupang.
Sarwo mengatakan dilaksanakannya sosialisasi Perpres di NTT merupakan penanda komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder terkait untuk mengarusutamakan pangan lokal.
Dia juga mengungkapkan salah satu fungsi Bapanas adalah membina UMKM berbasis pangan lokal untuk mendorong industri pangan berbasis sumber daya lokal berkembang dan memiliki daya saing yang kuat.
Fondasi Utama
Pj Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, mengungkapkan NTT menjadi provinsi paling ideal untuk mengimplementasikan Perpres ini. "Perpres ini adalah fondasi dasar menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Semangat membangun mandiri dan daulat pangan perlu perjuangan luar biasa. Kita perlu mengembalikan spirit UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan itu. Mandiri dan berdaulat itu menegaskan sumber daya pangan harus dari daerah kita sendiri, dari dalam negeri," ungkap Andriko.
Sebagai wujud komitmen implementasi Perpres tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-NTT menandatangani komitmen bersama percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menambahkan pemda perlu mengidentifikasi potensi daerah dengan yang memiliki karakteristik tersendiri terkait sumber daya pangan lokal.
