NIAMEY - Para pemimpin militer yang menggulingkan presiden Niger pada Jumat (22/9) malam mengecam "tindakan berbahaya" Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan menuduhnya menghalangi partisipasi mereka dalam Majelis Umum PBB.
Presiden Mohamed Bazoum digulingkan oleh militer pada 26 Juli dan sejak itu ditahan di rumah bersama istri dan anaknya.
Para panglima militer mengatakan mereka berencana menerapkan masa transisi selama tiga tahun untuk memulihkan tatanan konstitusional.
Sebagai negara Afrika Barat keempat yang mengalami kudeta sejak 2020, Niger mendapat sanksi dan ancaman intervensi militer dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS).
Pemecatan Bazoum juga mendapat kecaman keras dari pemerintah Barat dan badan-badan global, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam siaran pers yang dibacakan di televisi publik, militer meminta "komunitas nasional dan internasional untuk menyaksikan tindakan berbahaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang kemungkinan besar akan melemahkan upaya apa pun untuk mengakhiri krisis di negara kita".
Guterres "tersesat dalam menjalankan misinya dengan menghalangi partisipasi penuh Niger dalam sesi ke-78 Majelis Umum PBB", tambahnya.
Para pemimpin global telah datang ke New York minggu ini untuk menghadiri Sidang Umum tahunan PBB.
Bakary Yaou Sangare, yang sebelum kudeta adalah duta besar Niger untuk PBB dan sekarang menjadi menteri luar negerinya, akan mewakili Niger pada pertemuan tersebut.
"Tuan Guterres tidak hanya menolak untuk mencatat daftar resmi delegasi dari Niger... tetapi yang terpenting menyetujui permintaan khayalan dari mantan menteri luar negeri Hassoumi Massaoudou yang cenderung mencabut perwakilan tetap Niger di PBB", bunyi pernyataan militer.
