JAKARTA -Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut memperhatikan setiap aspek pada penyelenggaraan pelayaran, khususnya pada berbagai pelanggaran dan atau kejahatan yang terjadi pada transportasi laut.
Demikian disampaikan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Jon Kenedi saat memberikan sambutan pada kegiatan Penyusunan Rancangan Pedoman dan Petunjuk Penerimaan Laporan dan Pelimpahan Perkara dari Kementerian Lembaga/Aparat Penegak Hukum Lainnya.
"Bahwa angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus dijamin agar tertata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi laut yang patuh, aman, selamat, tertib, dan nyaman. Sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara," kata Jon dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di laut antara lain perompakan, pembajakan laut, penyelundupan manusia, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan narkoba, pelanggaran lingkungan, maupun pelanggaran terhadap peraturan pelayaran telah diatur melalui peraturan perundang-undangan tertentu.
Pelaksanaannya dilakukan serta diawasi oleh aparat penegak hukum dari berbagai kementerian/lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang.
"Oleh karena itu, penegakan peraturan di laut wajib dilaksanakan secara terpadu dan sinergi, serta terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa," ujar Jon.
Adapun Rancangan Pedoman dan Petunjuk Penerimaan Laporan dan Pelimpahan Perkara dari Kementerian/Lembaga/Aparat Penegak Hukum Lainnya bertujuan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menerima informasi/laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana pelayaran guna proses hukum lebih lanjut.
Selanjutnya menjadi pedoman dan petunjuk dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga secara resmi menolak penanganan/penerimaan perkara pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pelayaran Kementerian / Lembaga / Aparat Penegak Hukum Lain, khususnya sejak dilakukan penangkapan kapal yang waktunya telah lama.
"Dalam penyusunan pedoman ini, mari kita jadikan komitmen untuk menghasilkan produk yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan," tuturnya.
Dalam menyusun pedoman tersebut, perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam menangani laporan dan perkara memiliki dasar hukum yang kuat, serta mampu memberikan perlindungan kepada setiap individu yang terlibat, baik sebagai pelapor, terlapor, atau sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses hukum.
Acara yang dihadiri oleh 12 UPT tersebut menjadi sarana bagi para PPNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk berdiskusi dalam menyusun rancangan pedoman dan petunjuk penerimaan laporan dan pelimpahan perkara dari kementerian/lembaga/aparat penegak hukum.
"Saya mengajak seluruh peserta agar berkenan memberikan sumbangsih saran maupun masukan sehingga tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah produk sesuai dengan maksud yang kita harapkan," kata Jon.
