JAKARTA - Tokoh adat Papua mengeluhkan tidak meratanya penyaluran dana otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua. Bahkan, tak sedikit warga yang tinggal di pelosok-pelosok sama sekali belum mendapatkan manfaat dari pemberian dana otsus oleh pemerintah pusat.
"Jadi kalau bicara anggaran otsus ini, memang masyarakat ini juga ada yang bertanya-tanya, apa benar otsus turun, kami pun tidak merasakan, ada juga yang merasakan. Jadi kalau otsus turun, pasti turun," ungkap Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Papua, Alimuddin Kaway, melalui keterangannya, Senin (14/11).
Dia mempertanyakan ke mana aliran dana tersebut. "Kira-kira keganjalan itu di mana. Kami benar-benar ingin bagaimana masyarakat kita yang ada di pelosok itu merasakan, sama seperti kita yang ada di kota, seperti itu," pinta Alimuddin.
Dirinya juga meminta kepada para pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Keerom untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semangat pelayanannya itu ditingkatkan sehingga kami masyarakat juga merasa bahwa ada kepedulian dari pemimpin kami di kabupaten, terutama Bupati dan DPR Keerom," ungkapnya.
Alimuddin meminta permasalahan ini juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mendalami penyimpangan distribusi dana otsus ini. Dengan demikian, KPK bisa menemukan di mana kendalanya, serta mencari solusinya demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Lebih lanjut, pihaknya juga mendukung penuh langkah aparat memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe. Mereka mendukung langkah KPK mengungkapkan kebenaran pengelolaan anggaran di Papua.