Limbah akan diolah pemerintah untuk meringankan investor. Diperkirakan 182 juta warga harus divaksinasi. Itu dikalikan dua, kalau rata-rata setiap orang perlu dua kali vaksin.
JAKARTA - Pemerintah akan menyiapkan area khusus di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah untuk industri bahan baku obat sebagai upaya mendukung pengembangan industri farmasi nasional. "Kami dengan tim Kementerian BUMN mendorong untuk menyiapkan sekitar 200-300 hektare kawasan industri buat bahan baku obat di Batang," kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto.
Dia mengatakan itu dalam webinar bertajuk "Efek COVID-19, Urgensi Ketahanan Sektor Kesehatan", di Jakarta, Senin (21/12). Seto menjelaskan, pemerintah akan membangun infrastruktur dasar seperti pengolahan air limbah (waste water treatment) yang bisa digunakan bersama. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan daya saing investasi sektor tersebut, sehingga menarik minat para pemilik dana masuk Indonesia.
"Pengolahan limbah dan lainnya akan disiapkan pemerintah. Jadi competitiveness-nya lebih tinggi. Mereka tidak perlu investasi untuk pengolahan limbah. Karena, produksi bahan baku obat, apalagi sintesis kimia, limbahnya luar biasa," ujar Seto dikutip Antara. Dia menambahkan, India dan Tiongkok yang merupakan produsen utama bahan baku obat pun harus mengorbankan kelestarian lingkungan pada awal-awal pengembangan sektor farmasi. Namun, mereka kemudian membenahinya.
Pemerintah tidak ingin mengambil langkah serupa. Maka, sejak awal pengembangan industri bahan baku obat harus diatur agar ramah dan hormat kelestarian lingkungan. " India dan Tiongkok pada awal produksi menghajar lingkungan dulu, baru kemudian dibenhai," katanya.
Indonesia tidak akan mengambil langkah seperti itu. Pemerintah akan berinvestasi untuk common shared infrastruktur. Sedang pengolahan bahan baku obat, pengusaha tinggal bangun pabrik saja, nantinya. Lebih jauh Seto menjelaskan, dengan area seluas 200-300 hektare, diharapkan ada sekitar 10-15 perusahaan produsen bahan baku obat yang bisa beroperasi di kawasan tersebut.
Anggaran
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai 54,44 triliun rupiah. Dana, berasal dari cadangan 18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi sebesar 36,44 triliun rupiah.
"Kami masih memiliki space seperti instruksi presiden, semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid untuk vaksinasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta, Senin.
Menkeu menambahkan pemerintah masih menghitung kebutuhan biaya vaksinasi gratis. Kementerian Keuangan akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi. Jika jumlah yang divaksin 70 persen jumlah penduduk, diperkirakan 182 juta orang. Itu dikalikan dua, kalau rata-rata setiap orang harus dua kali vaksin.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19. Jika, efikasi atau kemampuan vaksin mencapai 90 persen, yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan vaksinasi buat 182 juta orang.
Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi, juga perlu diperhitungkan. Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi, sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.
wid/G-1
