BEKASI - Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan komitmen untuk membenahi sistem pelayanan transportasi umum karena dinilai belum berjalan secara optimal."Selain memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat, pembenahan dan penataan ini juga bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi kendaraan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna di Cikarang, Sabtu.
Dia mengatakan pembenahan sistem layanan transportasi umum dimulai dengan menyusun kajian mengenai jaringan transportasi umum di Kabupaten Bekasi."Tahun ini kami mulai dengan kajian penataan jaringan transportasi umum, kebetulan juga sudah dianggarkan di APBD Perubahan Kabupaten Bekasi Tahun 2022," katanya.
Dari kajian itu Yana bermaksud menata kembali trayek angkutan umum agar lebih tertib. Kemudian memetakan titik sub terminal hingga penetapan tarif angkutan umum.
"Penetapan tarif merupakan langkah lanjutan dari penataan ulang trayek angkutan umum," katanya.
Yana mengakui persoalan tarif angkutan umum di Kabupaten Bekasi cukup pelik yang kerap dikeluhkan baik oleh pengusaha angkutan maupun warga selaku pengguna jasa transportasi."Terlebih regulasinya belum diperbarui sejak tahun 2014 silam," ucapnya.
Yana optimistis pembenahan sistem transportasi umum sebagai satu kesatuan ini akan mampu menuntaskan persoalan pelayanan transportasi."Kita akan merapikan semua sekaligus menetapkan tarif angkutan umum di Kabupaten Bekasi. Ini dibutuhkan juga oleh para serikat buruh sebagai dasar penghitungan UMK," katanya.
Mitigasi
Selain soal transportasi, pemerintah Kabupaten Bekasi, juga tengah meningkatkan mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ini sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan bencana dengan prioritas memberikan perlindungan optimal bagi seluruh masyarakat.
"Meski telah dilakukan mitigasi, akan terus kami tingkatkan dan perluas lagi. Hal ini terutama terkait mitigasi struktural dan nonstruktural. Kemudian aktivasi posko siaga darurat, serta kesiapsiagaan personel," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Menurut dia, upaya optimalisasi mitigasi penting dilakukan mengingat wilayah Kabupaten Bekasi termasuk dalam daerah dengan indeks risiko bencana sedang sampai dengan tinggi."Tidak ada istilah bebas banjir di daerah aliran sungai meskipun telah dilakukan mitigasi. Sebab karakteristik sungai dan hujan memiliki siklus tahunan, lima tahun, 10 tahun. Selain itu manajemen sungai kita juga masih lemah. Tambah lagi perubahan iklim," ucapnya.
Dani mengaku sudah memberikan sejumlah instruksi khusus kepada perangkat daerah terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana meteorologi, di antaranya optimalisasi kegiatan normalisasi sungai, rehabilitasi embung, serta pembuatan sumur resapan.
"Memasifkan giat mitigasi nonstruktural seperti penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan untuk aparatur, dan relawan untuk simulasi evakuasi mandiri," katanya. Ant/G-1
