Banyak didapatkan warga penghuni rusun atau apartemen sering kali kehilangan hak pilih karena masalah administratif.
JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diminta terus menyempurnakan data pemilih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal ini penting dilakukan guna menekan angka golput (tidak bisa menggunakan hak pilih) akibat faktor administratif. Dorongan ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Kamis (19/1).
Diamengingatkan, pada pemilu terakhir, angka golput akibat administratif mencapai lima persen. Maka, dengan tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023 mendatang, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPUD DKI Jakarta. Hal ini, terutama menyangkut data terbaru pemilih Jakarta sehingga hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan. Sebab, banyak didapatkan warga penghuni rusun atau apartemen sering kali kehilangan hak pilih atau sering disebut golput administratif. Golput administratif itu sampai lima persen dari data pemilih dalam pemilu terakhir.
"Pada akhirnya mereka enggan datang ke TPS untuk pencoblosan," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis.
Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Bahkan mirisnya, persoalan NIK ganda tersebut lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.
Jumlahnya banyak sekali. Seringkali waktu pendaftaran data pemilih di awal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan, masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalemen karena dokumen yang diurus tidak melalui prosedur. Secara fisik ada, namun setelah dicek di database, NIK-nya dobel.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD DKI. Beberapa waktu lalu, Dukcapil DKI memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang melibatkan KPUD DKI Jakarta.
Menurut Budi, KPU provinsi dan Disdukcapil sudah berdialog bersama. KPU dan Dinas Dukcapil antara lain membahas tantangan-tantangan 2024. Selain itu, juga dibahas perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil dalam rangka persiapan pemilu. "Nah, ini akan menjadi dialog rutin dengan KPUD menjelang Pemilu," ucapnya.
KWI Jakarta
Sementara itu, sebelumnya, KPU minta dukungan dan kerja sama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang aman, damai, dan berintegritas. "Intinya kami mohon dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jak arta.
Dalam menyelenggarakan pemilu, Hasyimmengatakan KPU menyadari tidak bisa bekerja sendiri. KPU harus mendapat dukungan dari segenap komponen masyarakat, termasuk KWI. "Kami mohon dukungan juga para pimpinan tokoh-tokoh keagamaan, termasuk pimpinan KWI. Kami mohon diserukan kepada umat, supaya bersama-sama menyelenggarakan pemiluyang aman, lancar, damai, demokratis, dan berintegritas," katanya.
KPU juga meyakini para pimpinan KWIakan didengar umat baik yang menjadi pemilih maupun aktivis di partai politik peserta Pemilu 2024. Sementara itu, Ketua KWI, Mgr Antonius Subianto Bunjamin mendukung penuh upaya KPU dalam merealisasikan pemilu yang berintegritas. "Kami sangat mendukung KPU. Semoga sungguh-sungguh terjadi integrasi bangsa melalui pemilihan 2024," kata Bunjamin.
