BANGKOK - Pemerintah Myanmar menangkap seorang eksekutif bisnis Jepang, bersama puluhan pengusaha lokal, karena diduga menjual beras dengan harga jauh di atas harga resmi, kata media pemerintah, Senin (1/7).
Laporan tersebut mengatakan direktur Aeon Orange, Hiroshi Kasamatsu ditahan. Aeon Orange mengoperasikan beberapa supermarket di Myanmar dan merupakan bagian dari grup ritel raksasa Jepang, Aeon. Laporan media Jepang mengkonfirmasi bahwa Kasamatsu adalah salah satu eksekutifnya.
Beras sangat penting karena Myanmar berjuang menjaga perekonomiannya tetap stabil akibat perang saudara mengganggu upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, memicu protes tanpa kekerasan yang kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata.
Surat kabar milik pemerintah Myanma Alinn melaporkan pada hari Senin (1/7) bahwa penangkapan atas dugaan penjualan beras dengan harga 31 persen hingga 70 persen di atas harga resmi yang ditetapkan oleh Federasi Beras Myanmar tersebut melibatkan 62 tersangka, 102 gudang, 53 supermarket dan superstore, 25 pabrik, dan tujuh toko lainnya di kota-kota besar.
Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara enam bulan hingga tiga tahun dalam 11 kasus, termasuk kasus Kasamatsu, dan denda serta pembayaran pajak untuk kasus lainnya.
Laporan Bank Dunia bulan lalu menyebutkan hampir sepertiga penduduk Myanmar hidup dalam kemiskinan dan ekonominya sekitar 10 persen lebih kecil dibandingkan sebelum pandemi. Lebih dari 3 juta orang mengungsi akibat pertempuran yang menyebabkan krisis kemanusiaan di negara itu.
Sementara itu, nilai mata uang Myanmar, kyat, anjlok dan banyak bisnis berjuang dengan kesenjangan nilai tukar mata uang resmi yang ditetapkan bank sentral sebesar 2.100 kyat terhadap dollar dan nilai tukar pasar bebas yang lebih banyak digunakan yaitu sekitar 4.500 terhadap dollar.
Jepang secara historis memelihara hubungan yang hangat dengan Myanmar. Jepang bersikap lebih lunak terhadap pemerintahan militer Myanmar saat ini dibandingkan dengan banyak negara Barat, yang memperlakukannya sebagai negara paria karena catatan hak asasi manusianya yang buruk dan melemahkan demokrasi serta telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik.
Di Tokyo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa seorang warga negara Jepang pria, yang tidak disebutkan namanya, sedang diselidiki di kantor polisi di Yangon.
Hayashi mengatakan pemerintah Jepang akan memberikan dukungan yang diperlukan melalui kedutaan dan "pemerintah Jepang akan meminta otoritas setempat untuk membebaskan warga negara Jepang tersebut sesegera mungkin".
