JAKARTA - Dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 diharapkan bisa memunculkan pemikiran baru untuk menghadapi tantangan ekonomi. Capres dan cawapres hendaknya bisa menguraikan lebih lanjut soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2024 sebesar 3.325 triliun rupiah.
"Kami berharap muncul pemikiran baru. Kami ingin tahu ekonomi persisnya apa tujuannya, pemikir-pemikirnya yang bisa mewakili suara dari tiga kandidat itu seperti apa clear-nya," kata Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), Willem A Makaliwe, di sela-sela seminar bertajuk Dinamika Geopolitik dan Pengaruhnya pada Ekonomi dan Bisnis, di Jakarta, Senin (4/12).
Selain itu, seperti dikutip dari Antara, Willem mengatakan capres dan cawapres juga memiliki gagasan-gagasan agar anggaran yang ada di SPBN dalam jumlah cukup besar itu dapat dialokasikan sesuai kebutuhan.
"Bagaimana kira-kira 3.200 triliun rupiah itu apa persisnya, dialokasikan yang betul-betul, tujuannya apa, hasil akhirnya. Itu yang kami tunggu dari debatnya. Tentu semua topik penting, politik luar negeri, keadaan domestik, itu semua penting, kebetulan karena kami ekonomi mungkin lihatnya ke sana," ujar Willem.
Transformasi Ekonomi
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa belanja APBN 2024 sebesar 3.325 triliun rupiah digunakan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi diperlukan untuk menghadapi gejolak dan perkembangan dinamika global yang masih dilanda ketidakpastian hingga saat ini.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 berlangsung sebanyak lima kali.
Adapun tema debat ketiga yang dijadwalkan pada 7 Januari 2024, yakni ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.
Tema debat tersebut merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapes), Ma'ruf Amin, menilai pelaksanaan debat khusus bagi cawapres bisa menunjukkan publik tentang pemahaman para calon terhadap persoalan yang dihadapi.
"Kalau sendiri itu artinya untuk mengukur kemampuan (calon) wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Bisa nggak, paham nggak (gitu kan) apa yang akan dihadapi. Kalau didampingi itu kan nanti bisa di-support. Bedanya itu saja," kata Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri acara di Depok, Jawa Barat, Selasa.
Wapres menyampaikan hal itu menanggapi wacana dihapusnya debat khusus cawapres dalam rangkaian kampanye Pilpres 2024 dan akan diganti dengan debat cawapres yang didampingi para capres.
Ia mengatakan Undang- Undang Pemilu sudah mengatur mekanisme debat pilpres, yakni tiga kali untuk capres dan dua kali bagi cawapres.
Menurut Wapres, ketentuan itu tidak mungkin dihilangkan karena akan menyalahi undang-undang. Namun, ia mengatakan pelaksanaannya tergantung kesepakatan para calon.
"Hanya memang nanti caranya bagaimana, waktu (debat) tiga capres seperti apa, dan dua cawapres seperti apa. Itulah tergantung nanti kesepakatan dari para (calon). Saya dengar belum final (penghapusan debat khusus cawapres)," kata Ma'ruf Amin.
Wapres mengatakan pada Pilpres 2019 yang diikutinya bersama Presiden Joko Widodo, tidak ada perdebatan sebelum debat capres-cawapres.
Namun, saat ini muncul perdebatan sebelum pelaksanaan debat karena muncul isu bahwa cawapres akan didampingi capres pada saat melakukan debat.
"Kalau dulu kan tidak ada perdebatan sebelum debat. Sekarang ada debat karena ada isu itu nanti didampingi. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri, ada yang cawapres sendiri tanpa didampingi. Itu saya kira dulu begitu, mestinya seperti itu," ujar Wapres.
