JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kememhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendorong perluasan digitalisasi di banyak pelabuhan, terutama di Banten dan Batam. Diigitalisasi pelabuhan tersebut dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala), Capt Mugen Sartoto mengungkapkan penerapan digitalisasi pelabuhan tahap awal dimulai di Banten, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Cigading pada 2017 melalui penggunaan aplikasi Inaportnet. Kedua pelabuhan tersebut digawangi oleh dua badan usaha pelabuhan yakni Pelindo dan Krakatau Bandar Samudera.
"Pada 2022, pelabuhan di Banten berkomitmen melakukan kegiatan oprasionalnya full sistem menggunakan Inaportnet," kata Capt Mugen dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/11).
Dia menambahkan implementasi tahap awal ini sudah mulai meluas ke sejumlah pelabuhan lain, yakni pengusulan Pelabuhan Merak dan Bojonegoro. Kemudian, segera disusul dengan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Kepentingan sendiri (TUKS) di wilayah Banten yang saat ini mempersiapkan infrastruktur dan kelengkapan pendukung operasionalnya.
Sebelumnya, kata Mugen, KSOP Kelas I Banten menerapkan digitalisasi Pelabuhan Banten melalui aplikasi KSOP Online untuk mengakomodir kapal-kapal pelayaran rakyat serta kapal di bawah 35 gross tonnage (GT). Hal ini dilakukan karena digitalisasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dalam pelayanan.
"Sehingga tidak terjadi praktik pungutan liar kalau semuanya serba digital. Aplikasi kSOP Online ini meng-cover (mencakup) yang belum ada di Inaportnet. Karena sebelumnya, kapal Pelayaran Rakyat dan kapal di bawah 35GT memang tidak terakomodir di Inaportnet, begitu juga pergerakan kapal penyeberangan SPB dan SPOG ditarik PNBP itu bukan per kegiatan tapi 30 hari sekali, dikenakan labuh tambatnya," katanya.
