Pelaku UMKM diharapkan dapat terkoneksi dengan perdagangan dalam jaringan, teknologi keuangan (fintech) hingga infrastruktur sistem pembayaran.
JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menekankan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya inklusi keuangan, tapi juga inklusi ekonomi. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM, termasuk dalam sistem pembayaran.
Sebab, digitalisasi sistem pembayaran efektif mengakselerasi pengembangan dan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pendemi Covid-19.
Berbicara secara virtual sesi Governor Talk Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2020, di Jakarta, Rabu (14/10), Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan bank sentral mendukung pengembangan UMKM dengan meluncurkan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 pada Mei 2019. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mengintegrasikan ekonomi digital dan keuangan, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mendapat akses perbankan.
"Harapannya pelaku usaha itu juga terkoneksi dengan perdagangan dalam jaringan, teknologi keuangan (fintech) hingga infrastruktur sistem pembayaran," ujarnya.
Tujuan lainnya, lanjut dia, mendorong pengembangan bank terbuka atau open banking yang hingga saat ini sudah ada 10-15 bank menyediakan layanan seperti fintech melalui aplikasi yang memudahkan. Dia menambahkan BI juga mendukung fintech, mengembangkan startup dan menghubungkan fintech ini kepada open banking.
Selain itu, lanjutnya, BI juga membangun Quick Responds Indonesian Standard (QRIS) standar global versi Indonesia. Hingga saat ini, QRIS, kata dia, sudah digunakan oleh hampir lima juta pedagang skala UMKM dan terkoneksi dengan fintech dan open banking.
BI, kata dia, juga dalam proses pengembangan BI Fast Payment 24 jam selama tujuh hari untuk memfasilitasi proses pembayaran ritel yang rencananya diluncurkan 2021. "Kami sangat antusias untuk menggunakan sistem pembayaran digital, untuk digitalisasi ekonomi dan keuangan dan digitalisasi UMKM, mendukung open banking, fintech, startup, ini juga mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan yang berbasis UMKM," katanya.
Hingga saat ini, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 64 juta, dengan 13 persen di antaranya atau sekitar delapan juta yang baru digital. "Di Indonesia 90 persen usaha adalah UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 80 persen," katanya.
Transformasi Digital
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyebutkan pandemi Covid-19 memaksa masyarakat untuk mengadopsi, melibatkan, dan melakukan transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari. "Era digital dengan Industri 4.0 itu memberikan disrupsi. Disrupsi karena digital dan kita juga tidak duga bahwa tahun ini kita juga terkena disrupsi pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani dalam acara Wisuda PKN STAN, di Jakarta, kemarin.
Padahal, lanjut Sri Mulyani, digitalisasi merupakan tantangan yang sangat susah untuk dapat diaplikasikan oleh masyarakat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Dia mencontohkan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sebenarnya sudah mulai menerapkan transformasi digital sejak sebelum ada pandemi, namun masih dalam tahap permulaan.
uyo/Ant/E-10
