“Sangat mudah kalau diberikan by name by address. Sepekan selesai," kata Penjabat GubernurJakarta Heru Budi Hartono.
JAKARTA - Beberapa kaum difabel di daerah Jakarta Timur dikabarkan belum pernah menerima bantuan sosial baik dari Pemprov Jakarta maupun pemerintah pusat.
Untuk itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mengecek. Diperkirakan perlu waktu sekitar sepekan untuk memeriksa data difabel di Jakarta Timur (jaktim). Ini untuk mengecek apakah mereka benar-benar belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Sangat mudah kalau diberikan by name by address. Sepekan selesai," kata Penjabat GubernurJakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Jumat. Pernyataan ini untuk menanggapi temuan Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas. Kelompok ini menemukan sebanyak 4.723 dari 5.273 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tidak pernah menerima bansos dari pemerintah.
Dia mengatakan belum tahu alasan para penyandang disabilitas di Jaktim ini belum menerima bansos. Heru mengaku belum menerima data itu.
Heru minta data itu harus disampaikan ke pemprov dulu. Data sibersihkan (bersihkan) mana yang benar, dan tidak. Lalu diverifikasi.
Heru berjanji akan cek 'by name by address' (berdasarkan nama dan alamat). Menurutnya, sangat mudah mengecek warga yang perlu untuk diperhatikan.
Pemprov Jakarta klaim memiliki data kependudukan yang sinkron dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan kepemilikan aset. Oleh karena itu, tegasnya, verifikasi bisa segera dilakukan apabila ada laporan terkait mereka yang tak menerima bansos.
"Jadi, contohnya Dinas Sosial melapor pada saya ada satu keluarga yang diinformasikan tidak mendapat bantuan apa pun baik pemerintah pusat maupun daerah. Setelah kami cek nama dan alamat KK ternyata mendapat bansos.
Pemprov Jakarta melalui Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan ketepatan dan kelayakan data sasaran penerima bansos. Ini baik bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) tahun 2024.
Untuk itu, Dinsos melakukan sejumlah tahapan pembersihan dan pemadanan data calon penerima bansos PKD. Adapun target penerima bansos PKD tahun ini sebanyak 219.252 orang. Dari target tersebut, total jumlah data penerima bansos PKD yang dinyatakan layak sebanyak 194.067 orang.
Mereka ini terdiri dari penerima KLJ sebanyak 149.549 orang, KPDJ 18.033 orang, dan KAJ 26.485 orang.
