JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menjelaskan secara utuh terkait prosesi lelang jabatan untuk beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) tapi tidak dilakukan seleksi terbuka.
"Bisa saja ada kemungkinan transaksional dalam proses seleksi terbuka itu. Tahun lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menduga terjadi transaksional.. Di lingkungan pansel, bisa saja ini terjadi hal-hal yang transaksional. Makanya, nanti dipantau KASN," ujar pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, di Jakarta, Senin (29/10).
Menurutnya, ada 16 SKPD yang masih dipimpin Plt selama beberapa bulan ini. Namun beberapa diantaranya tidak dilakukan seleksi secara terbuka, seperti Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah.
Dia menduga, masih ada koordinasi Pansel dengan KASN yang belum tertuntaskan. Sebelumnya, KASN menyoroti pencopotan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan KASN itu merekomendasikan agar pajabat yang dicopot dikembalikan ke jabatan semula atau jabatan yang setara dengan sebelumnya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menerbitkan pengumuman No 10 tahun 2018 tentang seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya mengundang pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka itu.
Jabatan yang terbuka untuk dilelang, antara lain Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Bina Marga.
Ada juga Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Selanjutnya, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda, Kepala Biro Administrasi Setda, Wakil Wali Kota Jaktim, serta Wakil Kepala Satpol PP.pin/P-5