JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri dua tersangka kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultan di Perum Jasa Tirta (PJT) II Tahun 2017. Kedua tersangka itu yakni Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra (DS) dan Andririni Yaktiningsasi (AY), seorang psikolog.
"KPK telah melarang ke luar negeri dua orang dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun Anggaran 2017. Surat pelarangan ke luar negeri tertanggal 1 Juli 2019 itu telah dikirimkan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (2/7).
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka tersebut pada 7 Desember 2018. Namun, keduanya belum ditahan KPK. Menurut Febri, Djoko Saputra selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
Kerugian Negara
Penyalahgunaan wewenang tersebut, tambah Febri, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta ll Tahun 2017. Pada 2016 setelah diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran.
Menurut Febri, revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai 2,8 miliar rupiah menjadi 9,55 miliar rupiah. Dengan perincian, perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai 3,82 miliar rupiah dan perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta ll sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan senilai 5,73 miliar rupiah.
ola/N-3