Tiongkok membalas sanksi kepada pejabat Uni Eropa (UE) karena dianggap merugikan kedaulatan Tiongkok. Sebelumnya UE, AS, Inggris, dan Kanada telah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok atas pelanggaran HAM Uighur.
BEIJING - Pemerintah Tiongkok pada Senin (22/03), menjatuhkan sanksi kepada 10 orang di Uni Eropa (UE), termasuk politisi, karena dinilai campur tangan terhadap urusan dalam negerinya dan secara gamblang melanggar hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengumumkan sanksi terhadap individu dan empat entitas UE karena menyebarkan kebohongan dan informasi palsu secara jahat.
Adapun nama-nama yang dijatuhkan sanksi, yakni lima anggota parlemen Uni Eropa - Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk dan Miriam Lexmann - anggota komite hak asasi manusia dan keamanan Uni Eropa, dan Adrian Zenz, seorang akademisi Jerman yang berbasis di AS yang telah menerbitkan laporan pelecehan terhadap minoritas di Tibet dan Xinjiang.
Beijing juga memberikan sanksi kepada entitas UE, termasuk Mercator Institute for China Studies Jerman dan organisasi demokrasi Denmark.
"Semua orang yang telah dijatuhkan sanksi beserta anggota keluarga mereka, akan dilarang memasuki wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Makau. Bahkan perusahaan dan institusi afiliasi mereka juga dilarang berkomunikasi dengan Tiongkok," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Uni Eropa, AS, Inggris, Kanada bersama-sama melawan Tiongkok, tak lama setelah Uni Eropa setuju untuk memberikan sanksi kepada Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur dalam pertemuan menteri luar negeri pada Senin (22/3) pagi di Brussels.
Empat perwakilan regional dan partai, serta perusahaan konstruksi dari provinsi Xinjiang, ditambahkan ke dalam daftar sanksi UE dan dipublikasikan di Jurnal Resmi UE.
Uni Eropa belum pernah mengeluarkan sanksi hukuman terhadap Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia sejak pembantaian Lapangan Tiananmen pada 1989.
Brussels memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset pada Chen Mingguo, Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang, serta pejabat senior Tiongkok, Wang Mingshan, dan Wang Junzheng. Mantan Kepala Wilayah Xinjiang Tiongkok, Zhu Hailun, juga menjadi sasaran.
Pada Senin (22/03) malam, AS mengatakan akan memberikan sanksi kepada Wang Junzheng dan Chen Mingguo. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan keduanya melakukan pelanggaran mengerikan di Xinjiang.
Menlu Blinken juga menuduh Tiongkok melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di provinsi itu dan meminta Tiongkok untuk membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang di kamp interniran dan fasilitas penahanan.
Inggris juga mengumumkan sanksi atas apa yang mereka gambarkan sebagai pelanggaran skala besar di Xinjiang, sementara Kanada mengeluarkan tindakan serupa terhadap empat pejabat Tiongkok dan satu entitas.
Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan muslim etnis Uighur serta etnis minoritas lainnya di Tiongkok seperti Kazakh dan Huis bersaksi tentang penahanan di kamp-kamp interniran.
Para pengamat mengatakan fasilitas semacam itu adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk secara paksa mengasimilasi etnis minoritas, terkadang menggunakan siksaan dan kerja paksa. Pemerkosaan massal dan sterilisasi paksa terhadap perempuan juga diduga terjadi di kamp-kamp tersebut.
Sementara Beijing mengklaim kamp-kamp itu yang diperkirakan menampung lebih dari 1 juta orang sejak 2017 sebagai pusat pendidikan kejuruan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme. DW/dpa/AP/Rtr/AFP/I-1
