Pada saat terjadi bencana, BNPB mesti bisa tiba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tujuannya agar segera dapat membantu masyarakat terdampak bencana. Mereka harus secepatnya mendapat pertolongan dan memperoleh hak-hak untuk hidup yang mendasar.
Indonesia termasuk negara dengan intensitas kebencanaan yang tinggi karena kondisi geografisnya. Aneka bencana terus saja berdatangan seperti banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, dan gunung meletus. Hal ini membuat keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat vital. Tak heran, Presiden Joko Widodo menempatkan sosok tentara sebagai pucuknya.
Hal itu dimaksudkan agar gerak, langkah, dan respons BNPB pada setiap bencana bisa lebih cepat. Para korban bencana tak bisa menunggu. Mereka harus seketika ditolong seperti disediakan tenda dan makanan. Presiden dan rakyat Indonesia berharap di bawah kepala baru, Mayjen Suharyanto, BNPB bisa maksimal dalam merespons setiap bencana. Mantan Pangdam Brawijaya ini baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNPB menggantikan Letjen Ganip Warsito yang memasuki purnatugas.
Untuk mengetahui seluk beluk dan langkah-langkah kerja mengoptimalkan penanganan bencana, wartawan Koran Jakarta, Agus Supriyatna mewawancarai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayjen Suharyanto. Berikut petikannya.
Bapak telah dilantik jadi Kepala BNPB yang baru, bagaimana perasaan Anda dipercaya Presiden memimpin badan yang mengurusi masalah berat di negeri ini, masalah bencana?
Saya tentunya sangat berbahagia dan bangga mendapat kepercayaan dari Bapak Presiden Jokowi untuk memegang jabatan sebagai Kepala BNPB. Tapi bersamaan dengan itu, saya sadar akan konsekuensi dan tugas yang harus diemban, khususnya terkait penanggulangan bencana. Ada tanggung jawab berat yang harus saya laksanakan dari amanah yang saya terima. Apalagi, kondisi geografis yang sedemikian rupa, di mana Indonesia tidak bisa lepas dari bencana. Gempa hampir selalu terjadi, banjir pun sering muncul di penghujung atau awal tahun.
Ada pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk Anda?
Arahan dari Bapak Presiden, ada tentunya. Bapak Presiden meminta agar BNPB dapat terus bekerja secara maksimal, mengingat wilayah Indonesia saat ini tengah memasuki musim penghujan dan ditambah adanya fenomena La Nina, yang mana pada fase itu tingkat intensitas curah hujan menjadi tinggi dan dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Bapak Presiden berpesan kepada kami, ini musim bencana sehingga kami harus segera bekerja.
Tekad dan komitmen Anda sendiri sebagai nakhoda baru badan urusan bencana ini apa?
Yang pasti, saya berkomitmen BNPB harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat, sehingga masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan tidak terlalu lama menanggung akibat dampak bencana. Setelah itu juga BNPB perlu hadir dalam program-program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Jadi pada saat terjadi bencana, BNPB bisa hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak untuk hidup yang mendasar.
Ada program khusus yang akan Anda tonjolkan di era kepemimpinan Anda di BNPB?
Program yang akan kami tonjolkan adalah khususnya itu, pada saat terjadi bencana BNPB bisa hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdampak bencana ini segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak untuk hidup yang mendasar.
Saya memahami bahwa Indonesia ini tidak dapat lepas dari rangkaian peristiwa bencana mulai dari bencana hidrometeorologi, bencana geologi, bencana vulkanologi hingga bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tentunya, dalam kondisi seperti itu, saya akan berupaya agar BNPB selalu hadir dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari peningkatan kesiapsiagaan, edukasi, mitigasi, tanggap darurat, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di samping itu, saya juga akan memastikan bahwa masyarakat tidak akan berlama-lama menanggung dampak bencana.
Dalam penanggulangan bencana, negara Indonesia ini kan tidak bisa lepas dari bencana. Karena letak geografisnya sedemikian rupa, sehingga hampir dipastikan banyak bergerak, banyak gempa, kemudian di penghujung dan awal tahun seperti ini banjir di mana-mana ini perlu kehadiran BNPB.
Saya juga akan melanjutkan program-program kerja Kepala BNPB yang lama, serta akan fokus pada program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan pascabencana.
Kalimantan Tengah tengah dilanda banjir, khususnya di Kabupaten Sintang. Anda pun sudah datang ke sana. Mungkin ada catatan khusus dari Anda soal banjir di Sintang itu?
Saya datang meninjau ke sana itu, untuk memastikan penanganan banjir dan pemberian logistik serta peralatan, yang menjadi hak para warga terdampak telah terpenuhi dan tertangani dengan baik. Intinya, saya ingin memastikan langsung penanganan di lapangan.
Bagaimana penanganan banjir?
Berbagai keperluan yang harus diadakan sudah tersedia. Sudah ada posko, data di situ lengkap, kemudian yang utama adalah dapur umum. Karena masyarakat yang terdampak ini tentu saja butuh logistik. Saya lihat setiap hari dapur umum sudah membuat masakan setiap hari. Menunya cukup baik.
Saya juga mengapresiasi seluruh komponen dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah dan BNPB atas sinergi yang baik dalam memberikan respons cepat penanganan bencana banjir.
Langkah-langkah jangka pendek dalam penanganan banjir itu saya lihat sudah baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. Kemudian dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dan BNPB sudah menyalurkan bantuan dan telah sampai ke masyarakat, baik berupa makanan, selimut, tenda, dan sebagainya. Kami berharap berharap kondisi banjir dapat segera surut dan semuanya dapat kembali berjalan normal.
Foto : ISTIMEWA
Ada pesan atau arahan khusus dari Anda untuk pemerintah daerah di Kalimantan Tengah agar bencana banjir seperti di Sintang tak terjadi lagi?
Saya juga meminta sinergitas antara pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah bersama BNPB agar segera membuat kajian lebih dalam dan komprehensif terkait hal-hal yang dapat mengurangi dampak dan potensi bencana banjir, sehingga kejadian yang sama tidak terulang untuk ke depannya. Jadi perlu dilakukan kajian secara komprehensif dari pemerintah daerah, dan kami BNPB akan menerjunkan tim untuk segera mengambil data dan fakta untuk menentukan solusi jangka pendek dan jangka panjang penanganan banjir di Kalimantan Tengah. Diharapkan di akhir tahun 2022 tidak terjadi banjir seperti sekarang ini. Karena akhir tahun diperkirakan curah hujan akan tinggi seperti belakangan.
Dalam kondisi bencana banjir, apa yang pertama harus diprioritaskan dalam penanganan bencana ini?
Dalam penanganan darurat, pemenuhan hak-hak para warga terdampak banjir harus dipenuhi. Dalam hal ini, keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan dan diprioritaskan. Jadi saat bencana terjadi yang utama adalah keselamatan jiwa yang menjadi hukum tertinggi. Setelah itu, mohon hak-hak dasar sebagai manusia segera dipenuhi seperti makanan, selimut, matras, dan tenda.
Saya sebagai Kepala BNPB berharap kejadian banjir seperti di Sintang ini tidak berulang di tahun depan. Hal ini dapat dicapai dengan program jangka panjang yakni memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan yang hanya dapat dilakukan dengan sinergitas antar seluruh komponen, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dunia usaha hingga media massa. Ya semoga kejadian ini (banjir) tidak berulang di Tahun 2022, kalaupun terjadi dampaknya harus lebih kecil dari sebelumnya.
Bencana ini merupakan urusan bersama. Oleh karena itu, pemerintah provinsi juga harus melakukan sinergi dengan berbagai pihak, di antaranya pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Implementasinya perlu adanya kajian yang dilakukan secara baik sehingga bisa dihasilkan policy brief yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Untuk Pemerintah Kabupaten Sintang, apakah juga ada arahan khusus, dalam menangani bencana banjir ini?
Saya meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sintang agar mempersiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek adalah penanganan darurat harus dapat dilaksanakan sesuai muruah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Saya juga meminta agar pemerintah daerah memastikan kebutuhan seperti kebutuhan dasar logistik maupun peralatan bagi warga terdampak sudah tercukupi. Sebab, keselamatan masyarakat adalah prioritas yang utama dalam penanggulangan bencana. Hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak ini pemerintah daerah harus betul-betul memastikan ketersediaannya, baik logistik maupun peralatan lain. Karena yang menjadi prioritas utama adalah jiwa masyarakat. Kita mengenal slogan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat.
Mengenai rencana jangka panjangnya, saya meminta agar seluruh komponen yang ada di daerah dapat merumuskan kebijakan dan melaksanakan segala upaya untuk pemulihan kondisi lingkungan di wilayah hulu agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Karena menurut catatan kami sejak 1990 hingga 2010 tidak ada banjir di wilayah Sintang. Namun, hal itu berubah setelah terjadi kerusakan lingkungan dalam satu dekade terakhir.
Ini kira-kira kenapa?
Ini disebabkan penurunan daya dukung lingkungan tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir, karena daerah cakupan resapan air telah rusak dan berubah fungsi. Karena itu, kami memohon kerja sama Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan nanti bersama-sama BNPB juga tentunya akan merumuskan dan melaksanakan segala upaya untuk mencegah agar banjir seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Sekali lagi saya ulangi dan tekankan, seluruh rencana jangka panjang tersebut tentunya juga diperlukan adanya kesadaran kolektif dan sinergi dari seluruh pihak seperti pemerintah, komunitas, akademisi, masyarakat, dunia usaha hingga media massa, atau yang disebut dengan komponen pentaheliks. Kita perlu sinergi dan kolaborasi pentaheliks. Sehingga upaya yang dilakukan untuk perbaikan lingkungan supaya tidak banjir ini dapat terlaksana secara komprehensif.
Bapak merangkap menjabat Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Sebentar lagi momen Natal dan Tahun Baru. Mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat terkait Covid-19?
Saya sudah tekankan kepada pemerintah untuk mengantisipasi adanya varian baru virus korona AY.4.2 yang telah masuk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Varian AY.4.2 ini kan sudah mulai masuk ke Malaysia. Ini yang harus kita antisipasi. Selain itu negara-negara di Eropa kasus Covid-19 sudah naik, ini harus jadi perhatian kita bersama.
Apalagi ini ada dua momentum yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Saya meminta seluruh unsur mengantisipasi itu. Karena dua momentum tersebut dapat mendorong masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan, sehingga hal itu juga dapat memicu terjadinya kerumunan yang kemudian diikuti dengan peningkatan kasus aktif Covid-19. Bahkan, tiap libur panjang seperti Nataru tersebut, Indonesia belum dapat melewatinya dengan indeks kasus yang rendah. Setiap momen adanya libur panjang, kita belum berhasil melewatinya tanpa kenaikan kasus. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bisa berhasil. Kalaupun ada peningkatan maka tidak terlalu drastis dan segera dapat diatasi.
Berdasarkan data kami, dalam kurun waktu 2020, selain Nataru, persentase kenaikan kasus Covid-19 di Tanah Air juga terjadi setelah adanya libur panjang, seperti libur Idul Fitri, libur Hari Kemerdekaan, libur Maulid Nabi dan libur Nataru. Adapun pada 2021, Indonesia bahkan dihantam gelombang ke dua setelah libur panjang Idul Fitri 2021 dan juga ditambah dengan masuknya varian Delta.
Bagaimana untuk mengantisipasinya?
Maka, untuk mengantisipasi adanya potensi kenaikan kasus tersebut dari dua faktor tersebut, kami meminta seluruh pihak untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan vaksinasi. Sebab, dua hal tersebut menjadi upaya terbaik untuk mencegah terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Jadi, protokol kesehatan ini terus dijaga. Jangan sampai nanti muncul klaster lagi, utamanya di pengungsian. Terkadang kita lupa saat kondisi bencana untuk terus disiplin protokol kesehatan, ibu-ibu di dapur umum, jika tidak bisa jaga jarak minimalnya jangan sampai lepas masker. Kalau tidak punya, akan dibagikan secara gratis. Intinya, yang paling penting, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi kenaikan kasus.
