JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dapat dioptimalkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih akseleratif.
"Ini kemudian yang jadi kunci bagaimana kebijakan DHE itu bisa kita optimalkan untuk pertama stability, yang kedua tentu dalam konteks growth pendalaman sektor keuangan, pendalaman pasar keuangan. Tinggal tadi next-nya setelah masuk ke bank itu diapakan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat acara Gambir Trade Talk #10 bertajuk Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional dipantau secara daring, Rabu (21/6).
Terkait kebijakan DHE tersebut, Ferry juga memaparkan tiga strategi yang disiapkan untuk memitigasi risiko dari eksternal seperti pelambatan ekonomi global. Pertama, pembentukan satuan tugas peningkatan ekspor untuk menyusun berbagai strategi kebijakan dalam kerangka penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan, penguatan kerja sama internasional, dan pengembangan ekspor UMKM.
"Kebijakan DHE ini harapannya tadi bisa masuk sektor keuangan bisa stay cukup lama di sektor perbankan kita. Kemudian memberikan ruang bagi bank untuk tadi menyalurkannya ke masyarakat ke sektor riil, ini kami harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa bergerak lebih tinggi lagi," ujar Ferry.
Hilirisasi SDA
Kedua, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam akan memastikan devisa yang dihasilkan ekspor dapat masuk ke dalam pasar keuangan Indonesia untuk dioptimalkan pada pembangunan Indonesia.
Kemenko Perekonomian mengklaim sejak awal rencana dilakukan revisi PP DHE telah memberikan sinyal positif pada pasar yang tercermin dari nilai tukar rupiah.
Ketiga, perluasan implementasi local currency settlement (LCS) yang dapat menghindarkan dari ketergantungan atas satu mata uang tertentu, memudahkan transaksi perdagangan bilateral negara, dan meningkatkan resiliensi sektor eksternal.
