BOGOR - Isu pemerataan pembangunan dan peningkatan sektor kesehatan menjadi fokus anggota DPRD Kota Bogor. Hal ini diungkapkan pascamasa orientasi yang diselenggarakan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.
"Selama ini masalah pemerataan pembangunan masih belum dijawab sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Bogor," tutur anggota DPRD Kota Bogor, Juhana, Selasa (10/9). Menurutnya, pembangunan yang dilakukan selama lima tahun ke belakang hanya berfokus di pusat kota.
Sedangkan daerah yang berada di perbatasan tidak tersentuh. Anggarannya tidak memadai. Menurut Juhana, besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Ini tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK dan harus mulai dimasukkan ke dalam APBD Kota Bogor. "Saya dari dapil Bogor Utara menilai banyak daerah perbatasan yang belum tersentuh pembangunan. Anggaran kelurahan harus bisa disediakan agar pembangunan bisa merata," ucapnya.
Terkait dengan sektor kesehatan, Juhana mengatakan pembangunan unit Puskesmas baru harus direalisasikan. Sebab hal tersebut sudah diamanatkan dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Juhana menambahkan, RSUD Kota Bogor sudah memiliki layanan luar biasa baik.
Namun, sayangnya pelayanan masih belum merata. "Saya akan mendorong pembangunan delapan unit Puskesmas baru sesuai dengan amanat RPJMD," ujarnya.
Huntap
Sementara itu, pembangunan 38 rumah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencapai 80 persen. Ini untuk korban bencana longsor Kota Bogor. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, menuturkan, 38 rumah ini akan menjadi hunian tetap (Huntap) bagi 38 keluarga korban bencana longsor Kelurahan Empang pada tahun lalu.
"Dari kontraktor, bulan ini dijanjikan selesai. Mungkin Oktober akan serah terima kunci," tandas Syarifah. Tak hanya dari Kelurahan Empang, Syarifah menyebut, dari 38 rumah ini juga akan dihuni oleh beberapa keluarga dari Kelurahan Batutulis dan Lawanggintung.
Syarifah menyatakan, sejauh ini tidak ada calon penghuni baru, selain keluarga yang menjadi korban bencana 2023. Mereka sudah terdata. "Keluarga yang akan mengisi rumah sudah terdaftar. Kita tidak membuka penghuni baru," ucapnya.
Dari data BNPB, hunian ini dinamakan Rhodas atau lentur gempa dibangun di lahan seluas 7.000 meter persegi. Biaya menggunakan Dana Siap Pakai BNPB tahun anggaran 2024 sebesar 4,3 miliar. Ant/G-1
