JAKARTA - DPRDDKIJakartatetap mengesahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019 untuk menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna, meski empat fraksi melakukan penolakan.
"Apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di ruang Rapat Paripurna DPRD DKIdi Jakarta, Senin (7/9).
Kemudian, lebih dari 50 orang lebih peserta rapat tersebut terdiri fraksi-fraksi yang masih tersisa di ruangan yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan PKB-PPP menyatakan setuju pengesahan PA2APBD DKI 2020 yang kemudian disusul oleh ketukan palu sidang sebanyak tiga kali oleh Prasetio.
"Ada lebih dari50 orang di ruang rapat paripurna, secara keputusan ini sah," kata Prasetio.
Hujan Interuksi
Seperti diketahui mayoritas fraksi dalam rapat paripurnaDPRD menolak laporan pertanggungjawaban APBD. Penolakan tersebut disampaikan, sesaat setelahrapat yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi pukul 14:00 WIB
Sebelumnya, empat fraksi yakni Golkar, PAN, NasDem dan PSI memutuskan meninggalkan ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKIsebagai bentuk penolakan.
"Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walk out," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.
Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang rapat itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang.
Selain itu, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Anthony Winza ikut mengutarakan kekecewaannya terhadap laporan P2APBD tahun anggaran 2019 ini. Bahkan, ia menyebut, Fraksi PSI dengan tegas menolak P2APBD yang disampaikan Anies Baswedan ini "PSI juga menolak pertanggungjawaban APBD 2019 ini," tuturnya.
Selang beberapa menit, salah satu anggota Fraksi NasDem juga menyatakan WO "NasDem WO," kata anggota itu.
Fraksi yang menolak P2APBD tersebut, di antaranya Fraksi PAN, Golkar, Nasdem dan PSI.
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda saya menolak P2APBD karena tidak ada transparansi. Kami percuma reses sudah tiga kali kalau itu tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. n jon/Ant/P-5
