NEW YORK - Dewan Keamanan PBB (DK PBB), pada Senin (21/11), kembali gagal menyepakati tindakan bersama terhadap peluncuran uji coba rudal balistik antarbenua atau Intercontinential Ballistic Missile (ICBM) yang dilakukan Korea Utara (Korut) baru-baru ini.
Seperti dikutip dari Antara, kegagalan itu terjadi karena sebagian besar anggota DK PBB masih berbeda sikap dengan Tiongkok dan Russia.
DK PBB mengadakan pertemuan mendesak untuk membahas peluncuran ICBM Pyongyang pekan lalu setelah negara-negara industri Kelompok Tujuh (G7) meminta dewan tersebut untuk mengambil "langkah-langkah signifikan".
Namun, sidang dewan hari itu hanya menghasilkan adopsi pernyataan untuk mengecam tindakan Korut dan mendesak tanggapan bersama dari DK PBB untuk mencegah program senjata nuklir negara yang terisolasi itu.
Adopsi pernyataan untuk mengecam Korut itu dilakukan oleh sekelompok 14 negara anggota PBB pimpinan Amerika Serikat, yang banyak di antaranya adalah anggota tidak tetap DK PBB.
Ke-14 negara itu termasuk Jepang, Korea Selatan, dan India, yang "mendukung perlunya Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan DPRK dengan suara bersatu," kata pernyataan bersama itu. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea.
Sidang terbaru DK PBB itu menandai pertemuan ke-10 pada tahun ini yang diadakan setelah Korut melakukan peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi DK PBB sebelumnya.
Tingkatkan Sanksi Ekonomi
Namun, DK PBB sepanjang tahun ini belum bertindak sebagai satu kesatuan untuk mengambil langkah-langkah bersama, seperti meningkatkan sanksi ekonomi terhadap Pyongyang.
"Alasannya sederhana yaitu dua anggota dewan yang memiliki hak veto mendorong dan mendukung DPRK," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang secara tidak langsung mengkritik Tiongkok dan Russia, dalam sidang tersebut.
AS bersama Inggris dan Prancis -- tiga anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto -- mendukung pernyataan dewan tersebut pada Senin.
Sejak uji coba nuklir pertama Korut dilakukan pada 2006, DK PBB telah mengadopsi resolusi yang melarang negara tersebut melakukan peluncuran rudal balistik.
Utusan Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, dalam sidang DK PBB, pada Senin, meminta AS untuk "menanggapi secara positif keprihatinan yang sah dari Korut dan mengubah dialog dari formalitas menjadi kenyataan secepat mungkin".
Sementara itu, Wakil Duta Besar Russia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan bahwa latihan militer bersama yang melibatkan AS, Korsel, dan Jepang mendorong Korut untuk mengulangi peluncuran rudal balistik.
Sebelumnya, para pemimpin Jepang, AS, Korea Selatan dan tiga negara lainnya mengutuk peluncuran rudal balistik Korea Utara pada Jumat pagi saat mengadakan pertemuan darurat di sela-sela pertemuan puncak forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Bangkok. Tiga negara lainnya adalah Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Wakil Presiden AS, Kamala Harris, yang menyelenggarakan pertemuan darurat tersebut, menyebut uji coba rudal balistik antarbenua itu sebagai sebuah "pelanggaran terang-terangan terhadap berbagai larangan keamanan PBB."
Harris mengatakan negara-negara, yang diwakili oleh para pemimpin mereka, "mengutuk keras" peluncuran rudal Korut tersebut, yang "mengganggu keamanan di kawasan dan meningkatkan ketegangan yang tidak perlu."
"Kami akan terus mendesak Korea Utara untuk berkomitmen pada diplomasi yang serius dan berkelanjutan," kata Harris.
Kishida mengecam peluncuran itu sebagai tindakan yang "benar-benar tidak dapat diterima" dan menyerukan adanya tindakan bersama oleh masyarakat internasional untuk denuklirisasi lengkap Korea Utara.
Rudal itu jatuh di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang di sebelah barat Hokkaido, kata Kishida.
