“Agar penanganan radikalisme dan terorisme ini tidak semata-mata dari perspektif kami dari penegak hukum, tapi ada perspektif yang lebih luas lagi supaya kami bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih akurat,"
YOGYAKARTA - Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Inspektur Jenderal Polisi Marthinus Hukom meminta bantuan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Tanah Air.
"Agar penanganan radikalisme dan terorisme ini tidak semata-mata dari perspektif kami dari penegak hukum, tapi ada perspektif yang lebih luas lagi supaya kami bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih akurat," kata Marthinus Hukom seusai bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Selasa (28/3).
Kepada Haedar Nashir, Marthinus mengaku telah memohon agar PP Muhammadiyah ikut terlibat secara struktural maupun kultural dalam penanganan radikalisme dan terorisme.
Menurutnya, Densus 88 tidak bisa sendirian dalam menjalankan tugasnya. "Tadi saya sudah memohon kepada beliau (Haedar Nashir) bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami ingin Muhammadiyah hadir baik secara struktural maupun kultural," kata dia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan agar penindakan kasus terorisme dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang jelas dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektif.
Menurut Haedar, terjadinya tindakan teror tidak semata-mata berlatar belakang ideologi dan agama. Situasi kondisi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya, kata dia, juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan teror.
Oleh karena itu, Haedar menuturkan dalam melakukan pencegahan memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan.