JAKARTA-Pimpinan Partai Demokrat DKI Jakarta lengkap dengan anggota fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menemui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/ tidak bisa diterima di sekolah negeri dipenuhi.7). Mereka ingin memastikan agar bantuan uang pangkal untuk siswa yang
"Barusan, kami bersama Pak Santoso (Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso) sudah diterima pak Gubernur untuk membicarakan bantuan untuk siswa yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli, di Jakarta, Rabu (21/7).
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menganggarkan bantuan itu melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga Rp 171 miliar. Namun, hal itu akan dimatangkan terlebih dahulu dengan perangkat terkait karena bantuan sebesar Rp 171 miliar itu dihitung berdasarkan siswa yang orangtuanya menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Demokrat akan mengawal terus hal ini, karena ini salah satu usulan kami kepada pak Gubernur sebagai solusi atas kekisruhan PPDB 2020 kemarin. Tapi ini sedang dimatangkan SKPD terkait agar bisa masuk dalam APBD Perubahan 2020," katanya.
Ali mengatakan, anggaran sebesar Rp 171 miliar itu hanya bisa dialokasikan kepada85.508siswa yang tidak diterima sekolah negeri yang menerima bansos Covid-19. Sedangkan siswa yang tidak lolos PPDB DKI 2020 kemarin ada sebanyak126.011orang. Sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp 247 miliar agar semua siswa itu bisa menerima bantuan uang pangkal.
"Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan kejaksaan, BPK, KPK dan kepolisian. Kalau sudah ada advice dari mereka, bilang boleh baru dialokasikan dari BTT. Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 juga, kondisi ekonomi mereka lagi tidak bagus," jelasnya.
Sebelumnya, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp 171.065.500.000 untuk membantu pelajar miskin yang tidak diterima di sekolah negeri dan bersekolah di swasta. Mereka tidak diterima di sekolah negeri karena imbas proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)2020/2021yang mengutamakan pelajar usia tua, ketika kuota masing-masing jalur telah terpenuhi.
"Ini sudah dihitung alternatif pembiayaannya (uang pangkal), biayanya bisa melalui BTT (Belanja Tidak Terduga), bisa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah) Perubahan," kata Catur.
Dia mengatakan, pembayaran uang pangkal bisa digunakan melalui APBD karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran uang pangkal. Artinya, pembayaran tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, namun di waktu yang akan datang atau triwulan ketiga/keempat memakai APBD-P 2020.
"Pola lain yang mungkin perlu dikembangkan adalah KSBB (kolaborasi sosial berskala besar) pendidikan dan creative financing orang tua asuh. Caranya dengan memberikan data-data siswa kepada mereka yang berminat, dan mereka melakukan fungsi sebagai orang tua asuh," ujar Catur.
Dalam paparannya, Catur menampilkan pembiayaan untuk pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/SMK mencapai85.508peserta didik. Rinciannya untuk jenjang SD ada 9.959 pelajar dengan uang pangkalnya sebesar Rp 1 juta, sehingga total kebutuhan Rp9.959.000.000.
Kemudian jenjang SMP ada27.766pelajar dengan uang pangkal Rp 1,5 juta, sehingga total kebutuhan Rp41.649.000.000. Lalu jenjang SMA/SMK ada47.783pelajar dengan uang pangkal Rp 2,5 juta, sehingga total kebutuhannya Rp 119.457.500.000.
Bantuan ini, hanya diberikan kepada peserta didik yang belum mampu membayar uang pangkal. "Ini adalah Pak Gubernur (Anies Baswedan) perkiraan kebutuhan biaya. Ini memang baru analisis hasil pertemuan dengan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta)," katanya. Pin/P-5
