JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara di Jakarta, Rabu (25/7) memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia hingga akhir tahun ini bakal mencapai 25 miliar dollar AS atau membengkak 44,51 persen dibanding realisasi defisit tahun lalu yang tercatat 17,3 miliar dollar AS.
Peningkatan current account deficit (CAD) tersebut karena kondisi ekonomi dan keuangan sejak kuartal I yang mulai tertekan di mana neraca perdagangan hanya mencatat surplus tipis 280 juta dollar AS, sedangkan neraca jasa juga mencatat defisit. Hal itu memicu defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2018 mencapai 5,5 miliar dollar AS atau melonjak hingga 129,17 persen dibanding tahun sebelumnya yakni 2,4 miliar dollar AS.
"Meski secara persentase, defisit transaksi berjalan lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun kisaran defisit saat ini masih berada di bawah batas 3 persen sesuai aturan undang-undang," kata Mirza. Dengan perkiraan defisit yang membengkak tersebut, otoritas moneter jelasnya berupaya mengamankan transaksi modal dan finansial agar defisit neraca pembayaran Indonesia pada akhir tahun menurun.
Salah satunya dengan menarik kembali minat investor untuk mengalirkan modalnya lagi ke Indonesia, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), portfolio, maupun utang luar negeri. Khusus untuk portfolio, bank sentral bahkan mengaktifkan kembali instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor sembilan hingga 12 bulan.
"Selama ini kan SBI bisa dijual ke asing, sementara dulu Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tidak bisa. Kami harapkan ada instrumen lain agar portfolio masuk ke Indonesia," kata Mirza.
Cadangan Devisa
Dengan perbaikan di transaksi modal dan finansial, proyeksi defisit transaksi berjalan pada akhir tahun ini tidak mengganggu cadangan devisa yang sudah terkuras 12,18 miliar dollar AS dari 131,98 miliar dollar AS pada Januari 2018 menjadi 119,8 miliar dollar AS pada posisi Juni 2018.
Posisi cadangan devisa tersebut masih setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
bud/E-10