JAKARTA - Pemerintah sepakat menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berada di bawah 3 persen. Kebijakan fiskal 2025 akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah.
"Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3 persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai membahas komposisi RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait RAPBN 2025.
Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. "Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang," ujar Sri Mulyani.
Tajamkan Desain
Lebih lanjut, dia menyatakan saat ini pemerintah saat ini masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik. "Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri. Jadi, APBN 2025 tetap akan kami susun," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, kata dia, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.
