Pemerintah akhirnya memutuskan impor jagung pada awal tahun ini di saat proyeksi panen raya terjadi selama Januari-Maret 2018.
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) diminta tidak terlalu melebih-lebihkan angka produksi jagung untuk menghindari masalah, seperti tahun lalu. Angka yang disampaikan harus realistis dan rasional agar kebijakan yang dikeluarkan terukur dan efektif.
Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menegaskan, tahun lalu, hitungan Kementan menyebutkan produksi jagung mencapai sekitar 30 juta ton. Tetapi nyatanya, peternak teriak karena harga pakan naik. Akhirnya, diputuskan impor 100 ribu ton, tetapi tetap saja tidak efektif menekan harga yang telah melonjak dari sekitar 4.000 rupiah menjadi 6.000 rupiah per kilogram (kg).
"Hitungan kami tahun lalu itu, produksi jagung hanya 12 juta ton. Tahun ini juga kendatipun ada peningkatan pasti hanya 500 ribu ton. Artinya, angka panen 10 juta ton pada tiga bulan pertama 2019 itu sulit diterima dengan akal sehat," tegas Dwi di Jakarta, Rabu (16/1).
Dwi menyebutkan bahwa saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menghitung produksi jagung. Kementan sebaiknya menunggu saja perhitungan BPS. Ditenggari hitungan BPS akan berbeda jauh dengan hitungan Kementan. Hal itu seperti yang terjadi pada beras, yang mana temuan BPS produksi lebih rendah 47 persen dari hitungan Kementan.
Ketika ditanyakan terkait peningkatan produksi jagung sebesar 500 ribu ton, menurut Dwi itu bisa saja terjadi mengingat tahun ini masa panen padi mundur, bisa saja produksinya juga menurun. Di kala produksi padi menurun, akan terpengaruh ke pangan lainnya, salah satunya jagung. Produksinya bakal meningkat, namun tidak signifikan karena hanya sekitar 500 ribu ton.
Seperti diketahui, pemerintah kembali mengimpor 30 ribu ton jagung pada bulan ini. Hal itu untuk kedua kalinya diputuskan dalam tiga bulan terakhir menyusul keputusan impor November 2018 sebesar 100 ribu ton.
Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag), keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan sejumlah kementerian terkait dan juga atas permintaan Menteri Pertanian sendiri. Adapun operatornya ialah Perum Bulog.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi menyebutkan, pada tiga bulan pertama di 2019 (Januari-Maret) akan ada panen jagung sebesar 10 juta ton. Panen terjadi di 18 daerah sehingga angka 10 juta ton itu tidak salah.
Beberapa sentra diantaranya di Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Timurs, Sumatera Barat serta Kalimantan Selatan. "Impor 30.000 itu untuk antisipasi saja karena kenaikan harga itu terjadi pada Januari, sementara panen belum banyak,"kata Agung.
Produksi Surplus
Khusus untuk Jawa Timur, dari 38 Kabupaten di daerah tersebut diperkirakan potensi panen jagung pada Februari 2019 mencapai 273.564 ha dengan perkiraan produksi mencapai 1,2 juta ton pipilan Kering. Kemudian Maret perkiraan luas panen 175.011 ha dengan potensi produksi 636.610 ton Pipilan Kering.
Februari akan menjadi puncak panen jagung di Jawa Timur. Jika ditotal panen jagung Januari hingga Maret mencapai 465.861 ha dengan produksi mencapai 1,94 juta ton. "Ini ketersediaan jagung yang luar biasa. Kebutuhan peternak layer mandiri bisa kita penuhi sendiri," Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Disebutkan Amran, pada 2018, produksi jagung Provinsi Jatim surplus 6,42 juta ton. Surplus ini diperoleh dari luas panen 1,17 juta ha dengan produksinya sebesar 6,54 juta ton, sementara kebutuhan jagung 2018 mencapai 122.724 ton.
Ditegaskannya pula bahwa empat tahun lalu, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika Serikat sebanyak 3,5 juta ton nilainya 10 triliun rupiah. Kemudian pada 2018, kembali impor 100 ribu ton, namun RI bisa ekspor 380 ribu ton. ers/E-10