Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menuturkan sebesar 303 juta dolar AS atau sekitar Rp4,6 triliun dari jumlah utang Indonesia akan dihapus dengan skema debt swap.
Debt swap sendiri merupakan penghapusan utang yang dilakukan dengan mekanisme pertukaran sebagian atau seluruh Tunggakan Non-Pokok dengan kepemilikan saham, aset, kegiatan atau proyek investasi.
"Kalau kita lihat, so far program debt swap yang sudah dilakukan itu totalnya ekuivalen USD itu totalnya ada 334 juta dolar AS," ujar Luky dalam Media Briefing: Update Penyaluran Bansos dan Pembiayaan di Kementerian Keuangan, dikutip Koran Jakarta pada Rabu (5/10).
Adapun konversi utang tersebut disepakati ke dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Luky menyebut setidaknya ada empat negara yang berkomitmen menghapus utang Indonesia, yaitu Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat (AS).
Luky menjelaskan debt swap dengan Australia dilakukan ke dalam bentuk beberapa program dan proyek terkait kesehatan.
Sementara dengan AS, debt swap dilakukan ke dalam bentuk program terkait hutan tropis. Konversi utang dengan Italia dilakukan dalam bentuk proyek perumahan, meski jumlahnya tak banyak. Terakhir, mayoritas debt swap dengan Jerman dilakukan untuk untuk beberapa proyek seperti pendidikan, edukasi, global fund hingga kesehatan, terutama berfokus pada tuberkulosis hingga malaria.
"Australia, debt to health untuk kesehatan. Kalau dengan AS itu tropical forest," kata dia.
Luky menyebut dari total komitmen, debt swap yang sudah terealisasi sebesar 261 juta dolar dengan 175 proyek.
Menurut Luky, skema debt swap itu bersifat dua arah. Apabila tendernya menang, dia mengaku sangat terbuka akan hal itu.
"Ke depan debt swap itu sifatnya dua arah, kalau peminjamnya memang mengindikasikan ingin melakukannya kami sangat-sangat welcome. Terkadang kami memang menawarkan skema ini tetapi juga tergantung dari peminjamnya seperti apa," jelas Luky.
Skema ini sesuai dengan imbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menganjurkan mekanisme debt swap agar dapat menggunakan uang itu untuk berinvestasi dalam ketahanan iklim, infrastruktur berkelanjutan, dan transisi hijau perekonomian mereka.Sebelumnya, alih-alih membayar utang kepada kreditur.
