Pemerintah mengajukan kembali dana stimulan untuk penanganan gagal panen akibat puso yang diharapkan tuntas sebelum Desember mendatang.
Pemerintah mengajukan kembali dana stimulan untuk penanganan gagal panen akibat puso yang diharapkan tuntas sebelum Desember mendatang.
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan kembali dana stimulant sebesar 200 miliar lebih untuk penanganan gagal panen bagi petani akibat puso dan banjir. Langkah tersebut diambil mengingat masa berlaku Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) akibat Banjir telah berakhir pada 31 Desember 2023.
"Sehingga bantuan stimulan yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke Kas Negara, maka Rapat Tingkat Menteri (RTM) hari ini menyepakati agar BNPB mengusulkan kembali dana bantuan stimulan untuk penanganan gagal panen kepada Kementerian Keuangan di tahun 2024 ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendydi Jakarta, Senin (19/2).
Dia menyebut, proses penyaluran bantuan tuntas sebelum Desember 2024, sehingga korban terdampak dapat kembali untuk memproduksi pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Rencananya, anggaran yang akan diusulkan kembali yaitu lebih dari 200 miliar rupiah. "Untuk anggaran penanganan gagal panen akibat bencana alam banjir tahun 2024, ditangani oleh PT. Jasindo dan Kementerian Pertanian," jelasnya.
Muhadjir menerangkan, berdasarkan data BNPB telah tercatat sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari - Maret 2023. Bencana banjir yang melanda di Indonesia pada awal tahun 2023 telah puso di 136 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi dengan luas total 5.469 Ha.
Dia menuturkan, pada 6 Maret dan 5 April 2023 Presiden RI, Joko Widodo telah mengarahkan untuk memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen. ]BNPB saat itu berencana akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir melalui Dana Siap Pakai senilai Rp 8 juta/Ha kepada setiap petani.
"Namun, bagi petani yang telah mempunyai asuransi maka akan dibayarkan oleh PT. Jasindo dan kekurangannya akan diberikan oleh BNPB," katanya.
Dia menambahkan hingga akhir Desember 2023, terdapat 77 kab/kota di 18 Provinsi yang telah mengajukan usulan bantuan stimulan, dengan total luas lahan 26.998 Ha. Hingga saat ini, bantuan yang telah disalurkan sebanyak 2 (dua) kali.
"Pada 13 Desember 2023 untuk lahan seluas 493,383 Ha untuk 8 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah (Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal) dan Pada 23 Januari untuk lahan seluas 2.038,86 Ha untuk 5 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah (Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus)," terangnya.
Jalin Kerja Sama
Sementara itu, BNPB juga menjalin kesepakatan kerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD) yang berkaitan dengan optimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Penandatanganan akta kerja sama tersebut dilakukan antara Sekretaris Umum BNPB Rustian dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak dan juga turut disaksikan secara langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto di kantor BNPB Jakarta, Senin.
"Kita semua tahu dalam kondisi darurat bencana TNI AD selalu ambil peran. Nah, melalui kerja sama ini kami ingin memperkuat dan mengoptimalkan lagi segala upaya melindungi masyarakat dari dampak kebencanaan itu dari yang sebelumnya," kata Kepala BNPB Suharyanto.
Ia menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga fokus utama kegiatan yang dikerjasamakan meliputi pencegahan, penanganan operasi darurat, hingga dukungan anggaran.
Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa rehabilitasi daerah yang rawan mengalami bencana juga menjadi salah satu hal yang akan dilakukan.
"Untuk itu kami coba berinovasi dari sebelumnya, apa yang akan dikerjakan dalam penanganan bencana itu dalam waktu dekat dapat terealisasi," kata dia. ruf/S-2
