Pada masa pandemi Covid-19, sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapat sorotan.
Selain proses pembelajaran jarak jauh (PJJ), Program Organisasi Penggerak (POP) juga menjadi sorotan, mengingat banyak kalangan menilai program tersebut belum waktunya digelar dan cenderung memuat konflik kepentingan yang berpotensi program tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, PJJ juga masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa masalah yang muncul adalah kesulitan akses internet maupun ketersediaan kuota murah untuk mendukung PJJ berbasis dalam jaringan (daring) atau online.
Untuk mengupas seputar hal-hal tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana perkembangan POP sejauh ini?
Kami telah melakukan evaluasi di program POP ini selama satu bulan. Sebelum saya menjelaskan beberapa hasil evaluasi itu, saya ingatkan sekali lagi mengenai POP itu adalah semacam sayembara atau prototyping terkait cara-cara yang dimiliki berbagai macam organisasi pendidikan di Indoneisa dalam meningkatkan numerasi dan literasi. Model-model itu yang akan dipelajari oleh Kemendikbud dan dipetik diambil menjadi suatu kebijakan nasional jika sukses.
Semakin banyak organisasi besar dan kecil yang berpartisipasi maka semakin kaya data yang kami dapatkan. Jadi, mungkin ini salah di Kemendikbud kurang sosialisasi dan menjelaskan ini adalah sayembara model, kita adalah mengakuisisi model-model inovasi baru.
Lalu, bagaimana hasil evaluasinya?
Setelah kami evaluasi selama satu bulan, kami memutuskan untuk menunda program POP untuk tahun 2020. Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021, jadi masih akan jalan, tapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan sesuai rekomendasi organisasi-organisasi masyarakat besar.
Anggarannya dialihkan untuk pembelajaran saat pandemi?
Ada masukan dana ini digunakan untuk kebutuhan pandemi. Untuk itu, kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk mendukung proses PJJ dalam bentuk pulsa.
Berapa anggaran yang digunakan?
Untuk pulsa ini dana yang digunakan sebesar 7,2 triliun rupiah dialokasikan untuk yang nantinya diserahkan bagi baik pendidik dalam hal ini dosen dan guru maupun peserta didik yaitu siswa dan mahasiswa. Dana bantuan tersebut untuk kebutuhan 3 sampai 4 bulan ke depan mulai September sampai Desember 2020.
Untuk pulsa dan kuota siswa sebesar 35 gigabyte per bulan dan guru 42 gigabyte per bulan. Sedangkan untuk mahasiswa dan dosen masing-masing diberikan 50 gigabyte per bulan.
Ada lagi bantuan lain yang diberikan dalam bentuk dana?
Adapun di luar dana tersebut pihaknya juga menyiapkan dana sebesar 1,7 triliun rupiah untuk penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Jadi, total bantuan ini sekitar sembilan triliun rupiah.
Sejauh mana progres dari pencairan subsidi ini?
Kami tengah melakukan akselerasi percepatan pencairan dana bantuan tersebut. Sudah disetujui Kementerian Keuangan juga. Kami berharap bantuan tersebut dapat membantu banyak sekali siswa dan mahasiswa serta para pendidik.
Sudah ada hasil nyata dari dukungan pemerintah untuk bidang pendidikan. Saya berjanji akan terus memperjuangkan dukungan-dukungan lainnya agar masalah-masalah di bidang pendidikan bisa terselsaikan. Saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan terus memperjuangkan untuk lebih lagi di atas ini, kalau bisa. m. aden ma'ruf/P-4
