JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan belanja mayoritas pemda lebih rendah dari transfer. Padahal, pembiayaan APBN tersebut dinilai sangat penting untuk menopang pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan realisasi belanja mayoritas pemerintah daerah (pemda) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan realisasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Indikasi tersebut terlihat dari peningkatan dana pemda yang masih mengendap di perbankan.
Menkeu mencatat simpanan pemerintah daerah (pemda) sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021 naik 3,01 persen menjadi 178,95 triliun rupiah dari Juli 2021 yang sebesar 173,73 triliun rupiah. "Kenaikan ini menjadi perhatian kami," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (23/9).
Dia menilai hal tersebut sebagai dampak dari rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 44,2 persen pada Agustus 2021 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, tercatat saldo rata-rata di akhir tahun selama tiga tahun terakhir mencapai 96 triliun rupiah.
Menkeu menyebutkan masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional tiga bulan ke depan. Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional tiga bulan adalah di Jawa Timur sebesar 9,9 triliun rupiah, Aceh 4,3 triliun rupiah, dan Jawa Tengah 4,2 triliun rupiah.
Defisit Terjaga
Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan defisit APBN masih terjaga, hingga 31 Agustus 2021 mencapai 383,2 triliun rupiah atau 2,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 528,9 triliun rupiah atau 52,6 persen target APBN didukung kondisi pasar yang kondusif dan kerja sama yang solid antar otoritas.
Kinerja pasar SBN (surat berharga negara) membaik seiring pelaksanaan SKB (surat keputusan bersama) III sebagai salah satu faktor dilakukannya penyesuaian target penerbitan SBN, selain pemanfaatan SAL (saldo anggaran lebih), penyesuaian investasi dan proyeksi kebutuhan defisit APBN. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SDG (Sustainable Development Goals) Bonds senilai 500 juta euro.
