JAKARTA - Penggunaan dana desa pada 2018 yang akan difokuskan untuk pembangunan dengan sistem padat karya jangan sampai mengesampingkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini sudah berjalan. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, dalam keterangan pers saat membuka kegiatan BUMDes Talk bersama pimpinan BUMDes se-Jawa Tengah dan DIY di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11).
Apalagi menurut Anwar, selama ini perhatian desa terhadap pengembangan BUMDES masih rendah. Untuk itu, ia berharap agar alokasi untuk padat karya tidak lantas semakin mengurangi perhatian pada BUMDES. Ia mengungkapkan, jumlah BUMDes hingga Oktober lalu telah mencapai 22.000 dari 74.910 desa, meningkat jauh dari tahun 2016 yang 18.000 BUMDes.
"Ini artinya, semangat pengembangan BUMDes terlihat semakin meningkat," katanya. Menurut Anwar, jika BUMDes dapat berkembang dan memainkan peran sebagaimana BUMDes yang telah berhasil, BUMDes akan menjadi penopang Undang-Undang Desa untuk membentuk desa mandiri. "Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes ini maka lengkaplah kemandirian desa itu sendiri," ujarnya. cit/E-3