YOGYAKARTA - Dana desa yang dimanfaatkan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan hingga saat ini baru 17 persen. Pengelolaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dan lumbung pangan daerah (LPD), serta kegiatan penguatan ketahanan pangan perlu didukung dengan alokasi dana desa paling sedikit 20 persen.
"Ke depannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung ketahanan pangan," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam acara Sinergi Program Penguatan Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Wilayah di Yogyakarta, Senin (21/11).
Ketentuan di atas, menurut Arief, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022. Akan tetapi, dalam realisasi tahun 2022, hanya sebesar 17 persen dana desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan.
Seperti dikutip dari Antara, Arief meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung penuh penguatan LPM dan LPD sebagai pilar ketahanan pangan masyarakat. Sejak 2009, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengisian LPM dan LPD.
Ia berharap pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keduanya bersama kementerian/lembaga terkait sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan masyarakat.
Arief menjelaskan dengan adanya cadangan pangan yang kuat, pemda mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara cepat untuk mencegah gejolak pangan di masyarakat, mengingat sektor pangan memiliki andil besar bagi pengendalian inflasi nasional.
Antisipasi Krisis
Menurut dia, strategi extra effort yang dijalankan Presiden Joko Widodo telah berhasil menjaga inflasi Oktober pada angka 5,71 persen sehingga diharapkan strategi itu bisa terus dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak krisis pangan dunia di bidang pangan dan perekonomian bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Strategi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang terbukti berhasil, karena menurut data BPS November 2022, sektor pangan memiliki andil terbesar terhadap penurunan inflasi nasional sebesar minus 0,25 persen, sehingga inflasi nasional bulan Oktober 2022 terjaga pada angka 5,71 persen," kata dia.
Selain itu, Arief menargetkan tiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing pada tahun 2023 sebagai implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam menetapkan jumlah dan jenis, serta mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), pemda perlu memperhatikan neraca pangan wilayah masing-masing.