Pemerintah perlu membantu pengelolaan pascapanen, termasuk bawang merah, untuk menjaga harga tetap stabil meskipun pasokan tengah berkurang atau berlimpah.
JAKARTA- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong kolaborasi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga bawang merah, baik di tingkat petani maupun konsumen. Daerah yang surplus harus membantu wilayah defisit untuk meredam inflasi di daerah.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menuturkan kerja sama antardaerah harus terbangun untuk memastikan produk pangan seperti bawang merah dapat terserap oleh pasar sehingga stabilitas harganya juga terjaga. "Karena itu, perlu pemetaan di setiap daerah terkait produksi dan kebutuhannya. Hari ini, saya di Brebes melihat produksi bawang merah petani yang luar biasa. Ini perlu penyerapan yang baik sehingga harga di tingkat petani tidak anjlok," ujar Arief melalui keterangannya dalam kunjungannya ke petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (19/9).
Selain kerja sama antardaerah, Arief juga mendorong kolaborasi BUMN Pangan sebagai offtaker dan menyerap produksi petani dengan harga yang baik. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk melindungi petani bawang merah dari risiko kerugian dan menjaga petani tetap semangat untuk berproduksi.
"Kita membutuhkan para pelaku usaha dan BUMN di bidang pangan yang menyerap hasil petani dengan harga baik. Jadi jika modalnya 11 ribu hingga 12 ribu jangan dibeli 10 ribu, jadi harus dibeli minimal 15 sampai 20 ribu. Di sini berlebih, bawang dijual 10-15 ribu, sedangkan di daerah lain harga bawang masih ada yang di atas 30.000. Artinya, ini potensi yang baik untuk membangun kerja sama antara daerah dengan peran kuat dari pelaku usaha dan juga BUMN pangan," ungkapnya.
Arief juga menekankan pentingnya nilai tambah produk bawang merah sehingga memiliki daya saing yang baik di pasaran. Karena itu, pihaknya mendukung produk-produk turunan bawang merah yang dikelola oleh kelompok tani untuk terus dikembangkan.
Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Dian Alex Chandra, mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas bawang merah dengan mengoptimalkan peran BUMN pangan sebagai offtaker.
"Pemerintah bisa menunjuk BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani pada saat harga jatuh, silakan dikerjasamakan dengan ABMI karena kita tahu daerah mana yang surplus daerah mana yang minus sehingga di daerah yang surplus itu kita beli untuk ditampung dengan harga di atas harga pokok produksi jadi petani tidak dirugikan dan and user atau konsumen juga membeli tidak terlalu mahal pada saat kosong ataupun langka," ujarnya.
Infrastruktur Logistik
Seperti diketahui, sejak 2022, Bapanas memfasilitasi sarana prasarana logistik pangan, antara lain berupa cold storage, reefer container, air blast freezer, dan heat pump dryer di sembilan provinsi sentra produksi, dan tahun ini akan terus dilanjutkan di delapan provinsi sentra konsumen.
Bapanas secara kontinu mendata jumlah dan lokasi gudang logistik serta cold storage yang dimiliki oleh BUMN dan kalangan swasta. Ini penting untuk semakin memudahkan koordinasi pendistribusian dan penyimpanan bahan pangan.
"Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga akan terus kami akselerasi, melalui kerja sama dengan BUMN, asosiasi, petani, dan pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk menjaga harga komoditas tetap wajar di semua tingkatan," pungkas Arief.
Program FDP dilaksanakan berupa penggantian biaya distribusi agar harga di wilayah produsen sama dengan wilayah konsumen.
Adapun berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional pada 2023, perkiraan produksi bawang merah di dalam negeri sebesar 1,3 juta ton.
