JAKARTA - Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Madiun, Jawa Timur, diharapkan bisa menjadi percontohan daerah lain. Pembiayaan proyek tersebut berasal dari kolaborasi pemerintah dan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, M Wahid Sutopo menjelaskan proyek pembangunan APJ Madiun ini meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek percontohan KPBU small scale pertama di Indonesia.
"Pembangunan ini merupakan realisasi dari kolaborasi, dedikasi, dan visi bersama untuk membangun infrastruktur demi Kabupaten Madiun yang lebih maju. Beliau sangat mengapresiasi upaya dan kerja keras luar biasa dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan APJ Kabupaten Madiun," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (11/9).
Sutopo juga berharap proyek ini menjadi percontohan bagi pemerintah daerah (pemda) lain agar dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan KPBU small scale. Nantinya, jumlah proyek infrastruktur dengan skema KPBU bersama PT PII dapat bertambah untuk mendukung pemerataan serta percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Tak dipungkiri jika pendanaan menjadi salah satu masalah bagi daerah melakukan program pembangunan. Namun melalui skema KPBU, hal tersebut dapat diatasi.
Seperti diketahui APJ juga berperan dalam perkembangan suatu daerah baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan publik. Infrastruktur APJ yang baik memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan mulai dari waktu pagi hingga malam hari.
Butuh Terobosan
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menjelaskan, dalam Permenhub No. 27 tahun 2018, APJ merupakan instrumen sangat penting yang harus dimiliki oleh semua jalan. Sebab dengan adanya APJ akan bisa menekan angka kecelakaan di jalan, tidak hanya mobilitas masyarakat di malam hari pun menjadi aman dan nyaman jika adanya APJ ini.
"Memang saat ini masih ada daerah yang jalannya tidak memiliki penerangan yang optimal, dan hal ini cukup mengkhawatirkan. Seharusnya para pemerintah daerah mencari terobosan agar jalan-jalan didaerahnya memiliki penerangan yang cukup," kata Djoko yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Semarang ini menambahkan proyek KPBU tersebut merupakan terobosan baik sehingga perlu diikuti oleh daerah-daerah lain, mengingat keterbatasan APBD.
Pada kesempatan terpisah, Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan pengadaan akan APJ ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan pemda mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif.
