Pemda perlu turut serta menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.
JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) harus turut berperan aktif membantu pemerintah pusat mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menjamin kelancaran pasokan, mengendalikan ongkos transportasi, serta memastikan kesinambungan produksi.
"Sebab, faktor-faktor tersebut yang paling banyak berpengaruh terhadap kenaikan inflasi," anggota Komisi XI DPR RI, Andi Achmad, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/6).
Andi Achmad menegaskan pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda. Pemerintah pusat membutuhkan peran pemda menjaga inflasi melalui kebijakan yang mendukung pengendalian harga komoditas bahan pokok.
Dia menyebut beberapa strategi pengendalian inflasi daerah yang disebut 4K. Pertama, ketersediaan pasokan melalui upaya menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk produksi. Kedua, keterjangkauan harga dengan menjaga kestabilan harga barang/jasa untuk dikonsumsi masyarakat.
Ketiga, kelancaran distribusi dilakukan dengan menjaga keterjangkauan masyarakat dan pelaku usaha atas barang/jasa. Keempat, komunikasi efektif dan baik antarsemua pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tumbuh 0,33 persen dari bulan sebelumnya (mtm). Dibandingkan periode sama rahun lalu (yoy), IHSG tumbuh 4,33 persen, lebih rendah dibandingkan catatan bulan sebelumnya sebesar 4,97 persen.
Angka inflasi ini terus turun dibanding beberapa bulan sebelumnya yang mencapai di atas 5 persen.
"Presiden Jokowi membawa Indonesia bergerak maju dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dan tingkat inflasi yang terjaga, kemajuan luar biasa dan harus diapresiasi, angka inflasi terus menurun dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Padahal, ekonomi dunia masih dilanda krisis dan ketidakpastian serius," ujar Andi.
Karena itu, Andi mengatakan momentum kebangkitan ekonomi yang positif harus terus dipelihara, dengan terus menjaga kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, inflasi daerah dapat terkontrol dengan baik jika ada keseimbangan dan keberlangsungan produksi dan pasokan dengan ongkos transportasi yang terkontrol.
Selain itu, lanjutnya, peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga sangat penting menjadi fasilitator kerja sama antardaerah dan memetakan wilayah surplus dan defisit agar dapat mengendalikan inflasi di daerah.
Intervensi Pasar
Sebagai respons cepat dalam rangka menjaga stabilitas harga daging ayam ras di pasaran yang terindikasi mengalami kenaikan jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha, Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) bersama pemda, Satgas Pangan, serta sejumlah BUMD menggelar operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam ras.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan GPM ini akan berlangsung mulai 28 Juni hingga 2 Juli 2023 di lebih dari 3.800 titik di seluruh Indonesia.
"GPM ini merupakan respons cepat kita bersama stakeholder dalam menyikapi fluktuasi harga daging ayam menjelang Idul Adha dan juga upaya untuk tetap menjaga stabilitas harga pasca Idul Adha. Ini tentunya kita harapkan akan dapat memenuhi kebutuhan pasokan yang memang biasanya mengalami peningkatan di momen jelang HBKN," ujar Arief saat melakukan peninjauan GPM di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (28/6).
