YOGYAKARTA - Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian serta Bank Indonesia (BI) menginisiasi pengaplikasian prototip model bisnis corporate farming. Model bisnis yang dikerjasamakan ini tetap menganut prinsip-prinsip koperasi pertanian yang sudah ada selama ini namun juga memiliki semangat bisnis profesional.
"Kita akan memprofesionalkan usaha petani kita dengan meneruskan pendahulu kita yang punya BUUD (Badan Usaha Unit Daerah) dan KUD (Koperasi Unit Desa). Kita harus menggerakkan semua elemen ini menjadi potensi yang nyata," ujar ujar Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari saat pengenalan konsep corporate farming dalam pembukaan Dies Natalis ke-17 Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Selasa (11/7).
Sebagai bagian dari program ini, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan sarana prasarana pertanian berupa transplanter. Alat ini, menurut Jamhari, akan mempermudah pekerjaan para petani, khususnya di tengah keterbatasan tenaga buruh tani yang diperlukan.
"Petani kecil sudah menghadapi problem tenaga kerja, bahkan mereka harus inden buruh tani hingga 15 hari. Ini berdampak pada tidak tepatnya waktu tanam sehingga penggunaan transplanter sudah jadi kebutuhan dalam mengkonsolidasi beberapa petak lahan," ujarnya.
Model bisnis ini, jelas Jamhari, akan mulai diterapkan kepada kelompok tani di wilayah Jetis, Kabupaten Bantul. Desa ini diharapkan dapat menjadi pionir bagi penerapan model serupa di wilayah-wilayah lainnya.
"Ini jadi pilot project nasional. Kami akan mendampingi, menjadi mitra dari para petani jika mereka membutuhkan masukan," kata Jamhari.
Inovasi Pembiayaan
Inovasi dari Fakultas Pertanian ini mendapat dukungan dari Rektor UGM Panut Mulyono. Dalam sambutannya, dia mengapresiasi program ini yang dianggap dapat memberikan solusi bagi kemajuan pertanian di Indonesia.
"Hal ini semakin memantapkan kiprah Fakultas Pertanian dalam membangun dan berkontribusi pada negara. Dengan dukungan dari Dirjen, ini bisa jadi rujukan untuk mengatasi persoalan pertanian di Indonesia," ucapnya.
Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana, mengatakan program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah mengembangkan inovasi dalam aspek pembiayaan bagi kelompok tani.YK/E-10
