Pemprov DKI Jakarta diminta tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi.
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menemukan sejumlah pelanggaran pelaksanaan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan ada sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, di antaranya karena membawa anak kecil usia lima tahun ke bawah, ibu hamil, dan orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun untuk beraktivitas saat CFD. "Kemarin masih ditemukan beberapa orang yang melanggar itu. Mereka kami dorong untuk keluar dari area CFD, tapi masih cukup banyak yang lolos," ujarnya.
Syafrin menuturkan Dishub DKI bersama gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi kegiatan tersebut. Evaluasi untuk memutuskan menutup kembali kegiatan atau tetap dibuka dengan pengawasan lebih ketat. "Kami akan pelajari dulu.
Evaluasi (bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) ini akan kami laporkan ke Ketua Gugus Tugas DKI untuk menjadi bahan evaluasi," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan akan mengevaluasi Car Free Day.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mengumpulkan data warga yang datang dan beraktivitas di sana. Kemudian akan diputuskan apakah akan diubah konsep dan penerapan HBKB-nya. "Nanti kita akan putuskan, apakah pendekatannya masih akan seperti kemarin, atau akan diubah pendekatannya," kata dia. Dia juga mengatakan pihaknya mencatata 40.000 warga yang hadir di kawasan Sudirman-Thamrin saat Car Free Day.
Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta, warga yang datang ke CFD terdiri dari 21.200 pejalan kaki dan 18.800 pesepeda. "Tentu ada beberapa warga yang mereka keluar dari gedunggedung sekitarnya itu tidak teridentifikasi," ucap Syafrin.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengusulkan menyebar kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ke delapan kecamatan di wilayah itu untuk mencegah kerumunan orang di Jalan Sudirman hingga MH Thamrin. "Iya kita masih usulkan (menyebar CFD di delapan kecamatan) itu ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta," ujarnya.
Usulan itu dibahas dalam Rapat Pimpinan Wali Kota Jakarta Pusat mengingat pada CFD pertama di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada Minggu (21/6) ternyata menghasilkan kerumunan yang ramai.
Nantinya usulan tersebut akan diteruskan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Ini sudah disampaikan tadi lewat Sudin Perhubungan. Nantinya akan dibahas temanteman di Dinas Perhubungan DKI, memungkinkan atau tidak," kata Bayu.
Dewan Angkat Bicara
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi dan menghentikan kegiatan CFD Jakarta. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah dengan jaga jarak, bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi virus.
Meski memasuki fase transisi, situasi di Jakarta masih belum sepenuhnya normal. Pemprov DKI Jakarta, kata dia sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi yakni mencapai 9.830 orang.
"Kemarin pengunjung CFD sudah membludak, minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondongbondong dan kerumunan masa akan semakin tidak bisa dikendalikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19 menyoroti pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di DKI Jakarta yang banyak diikuti oleh masyarakat dan tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.
"Hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat seperti area Car Free Day di Jakarta, masih kita lihat beberapa masyarakat lupa bahwa jaga jarak itu penting," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto. pin/Ant/P-5
