JAKARTA - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan menekankan perlunya sinkronisasi aturan pertandingan milik FIFA dan PSSI atau dalam negeri guna mencegah aksi kerusuhan.
"Sebab, setiap terjadi kerusuhan selalu dibuat tim pencari fakta. Tapi kerusuhan terus terjadi. Maka perlu dicari akar masalahnya," kata Anggota TIGPF, Akmal Marhali, di Jakarta, Kamis (6/10).
Akmal menyatakan TGIPF sepakat untuk segera mencari akar masalah dari berbagai tragedi sepak bola yang memakan korban jiwa di Indonesia. Menurut dia, hal serupa sudah kerap terjadi, namun terus terulang.
"Kerusuhan pertandingan sepak bola sudah sering dan selalu dibentuk tim pencari fakta, tapi kondisinya tidak pernah berubah. Tim harus menemukan akar masalahnya. Kemudian direkomendasikan langkah yang harus dilakukan agar tidak terulang," ujarnya.
Akmal Marhali mengatakan kompetisi bisa dilanjutkan berdasarkan perintah Presiden Jokowi. Sebelumnya PSSI hanya menghentikan pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Dengan rekomendasi tersebut, Liga 3 juga dihentikan.
TGIPF juga menekankan dan disetujui Menpora bahwa semua kompetisi PSSI (Liga 1, 2 dan 3) dihentikan sementara (moratorium) sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi. Tim akan menyampaikan rekomendasi penyelenggaraan dan pengamananan pertandingan yang harus dilakukan," ujar Akmal.
TGIPF juga akan mengeluarkan rekomendasikan penjatuhan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar dalam pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada 1 Oktober 2022. Selain itu, Akmal menyatakan bahwa mereka akan merekomendasikan sinkronisasi aturan dalam penyelenggaraan pertandingan baik regulasi FIFA maupun peraturan perundangan Indonesia.
Selain itu, jelas perlu sosialisasi serta pemahaman kepada seluruh stakeholder sepak bola, aparat keamanan, supporter, dan official. Semua pihak yang terlibat harus memahami peraturan ini. TGIPF Tragedi Kanjuruhan dibentuk Presiden Jokowi Senin, 3 Oktober 2022.
Tim diketuai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Di dalamnya terdapat berbagai elemen mulai dari aktivis, jurnalis, hingga para mantan petinggi di Kejaksaan Agung dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. ben/G-1