Pemerintah kehilangan arah dalam pemenuhan CBP lantaran Bulog selama 2022-2023 gagal menyerap beras petani secara optimal sehingga stok menipis dan harga tak dapat dikendalikan.
JAKARTA - Pemerintah jangan hanya fokus memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), tanpa memastikan sumbernya berasal dari dalam negeri sendiri. CBP tidak akan membantu petani apabila sumbernya dari impor.
Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan CBP berfungsi untuk beberapa hal, di antaranya stabilisasi harga saat pemerintah intervensi, patokan harga beras, dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Jadi, saya rasa CBP itu cukup penting untuk mengendalikan inflasi secara temporer. Yang penting adalah sumber CBP yang saya berharap lebih banyak diserap dari dalam negeri. Agar fungsi kesejahteraan petani juga jalan," tegas Huda pada Koran Jakarta, Selasa (30/1).
Saat ini, terang Huda, pemerintah seperti kehilangan arah dalam pemenuhan CBP. "Bulog selama 2022-2023 gagal menyerap beras dari petani secara optimal," tegas Huda.
Akibatnya, lanjut Huda, stok beras menipis dan harga tidak dapat dikendalikan. Karena itu, pemerintah tidak punya kekuatan intervensi secara cukup sehingga harus impor lagi.
"Ini yang harus kita kritik, CBP harus melalui pengadaan beras dalam negeri agar fungsi-fungsi CBP bisa berjalan dengan optimal," tandas Huda.
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, menilai harga hasil panen petani sering kali ditentukan murah demi alasan menekan inflasi. Bahkan, ketentuan tersebut lebih rendah ketimbang biaya produksi, seperti dalam penetapan harga gabah dan beras tahun lalu.
"Dengan penetapan harga yang rendah ini menjadikan usaha tani tidak menarik untuk generasi muda, sehingga meningkatkan potensi alih fungsi lahan," ucapnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan pihaknya telah diinstruksikan agar terus memastikan ketersediaan stok pangan strategis. Penderasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) ke berbagai lini pasar juga diminta disegerakan agar masyarakat dapat kian mudah memperolehnya.
"Kemudian tadi Presiden juga menyampaikan agar secepatnya menggelontorkan 200 ribu ton, ini beras komersial juga akan digelontorkan, segera. Kemudian, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) 1,2 juta ton itu juga harus digelontorkan segera," sambungnya.
Jaga Suplai
Dia menjelaskan penderasan stok CBP penting dipercepat agar dapat berperan sebagai pengganjal ketersediaan pasokan di pasar. Ini akan konsisten dilaksanakan sampai panen raya mendatang.
"Jadi kita punya waktu sekitar dua bulan ini, (untuk lakukan) mengganjal sampai dengan panen itu, di atas 3,5 juta ton. Ini nanti di bulan Maret. BPS (Badan Pusat Statistik) sudah memberikan KSA (Kerangka Sampel Area), pada Maret nanti, produksinya 3,5 juta ton. Itu artinya di atas kebutuhan konsumsi nasional beras sebulan yang 2,5 juta ton," ungkap Arief Prasetyo.
Arief menambahkan beras impor akan distop saat panen raya. Bulog sudah siap dengan stok di atas satu juta ton.
"Kemudian (nanti) ditambah untuk membantu petani menyerap (produksi dalam negeri), sehingga petani harganya bisa tetap baik seperti hari ini," lanjutnya.
Presiden Jokowi mengatakan mengatakan kegagalan panen di sejumlah daerah akibat pengaruh perubahan iklim menurunkan produksi pangan. "Tidak hanya di negara kita. Dulu negara-negara yang biasanya kita bisa beli, sekarang mereka stop, tahun yang lalu stop, tidak menjual berasnya lagi, karena dipakai sendiri di negara masing-masing," lanjutnya.
