JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengindikasikan ketentuan jumlah nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta dalam uji kepatutan dan kelaikan (fit and proper test) seharusnya bukan alasan tertundanya proses penentuan cawagub DKI.
"Begini, jika sudah diserahkan ke PKS seharusnya siapa pun yang ditentukan ya sudah. Jadi, kalau itu dijalankan sebenarnya mudah saja, tidak akan berlarut-larut prosesnya," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, di Jakarta, Selasa (27/11).
Suhaimi mengatakan, tidak bisa memastikan penyebab penguluran waktu untuk mengadakan pertemuan dengan Partai Gerindra. Sebab otoritas administratif ada di Dewan Pimpinan Wilayah. Sebelumnya, PKS menentukan dua nama kadernya sebagai kandidat cawagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto agar diseleksi dalam fit and proper test bersama Gerindra.
Penguluran pemilihan cawagub DKI membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat kepada kedua partai pengusung agar segera memilih nama cawagub menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno. "Pemprov DKI sudah mengirimkan surat kepada dua partai pengusung agar segera memunculkan nama," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pengisian kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memiliki batas waktu. Ant/G-1