Publik tentu ingin tahu seperti apa kedua pasangan capres itu menyikapi masalahnya masing- masing.
JAKARTA - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden diharapkan dapat menyampaikan solusi atau jawaban konkret atas sejumlah pertanyaan yang akan muncul dalam debat capres-cawapres. "Pasangan capres dan cawapres perlu memantapkan jawaban dengan menyertakan solusi konkret.
Jawabannya tentu jangan terlalu umum atau cenderung formalitas," ujar pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Yusa Djuyandi, saat dihubungi, Minggu (13/1). Debat perdana akan dilaksanakan di Hotel Bidakara 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Debat akan diikuti dua pasangan calon Pilpres 2019, yakni nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Yusa mengatakan kedua pasangan capres-cawapres perlu memahami apa topik debat yang diangkat. Keduanya perlu mempelajari apa masalah bangsa yang sampai saat ini belum terselesaikan dan bagaimana cara konkret mereka dalam menyelesaikan masalah itu. Sementara itu, dalam segmen pertanyaan tertutup ketika para kandidat diberi kesempatan bertanya pada lawan, mereka harus pula menyampaikan pertanyaan berbobot.
Yusa menekankan keduanya harus mengenali setiap persoalan secara mendalam dan mempertanyakan apa langkah serta program yang dilakukan pasangan lawan untuk menyelesaikannya. "Masyarakat harus tahu seperti apa kemampuan mengenali masalah dan solusinya dari setiap pasangan calon," ujar Yusa.
Lebih jauh, dia mengatakan terbuka peluang bagi kedua kandidat untuk menanyakan persoalan yang selama ini ditudingkan kepada lawannya masing- masing. Misalnya, Prabowo yang kerap dituding terkait pelanggaran HAM masa lalu, atau pertanyaan tentang penyelesaian kasus hukum di rezim pemerintahan Jokowi seperti kasus Novel Baswedan. Menurut Yusa, pertanyaan itu bisa saja dimunculkan. " Publik tentu ingin tahu seperti apa kedua pasangan ini menyikapi soal masalahnya masing-masing," jelasnya.
Bukan "TV Show"
Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan debat caprescawapres bukanlah sebuah acara televisi (TV) show yang sudah memiliki skenario. "Debat capres ini fungsinya untuk menggali kapasitas paslon dalam mengurai permasalahan, tapi kalau semua diatur dan ada skenario namanya jadi 'tv show'," ujar Feri.
Di tempat terpisah, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko membenarkan bahwa Yusril Ihza Mahendra dan Mahfud MD ikut membantu capres inkumben Jokowi mempersiapkan materi debat. Sementara itu, Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Muhammad, mengatakan sikap KPU yang menolak perubahan visi dan misi kurang tepat.
Padahal KPU sendiri beberapa kali melakukan perubahan, misalnya dalam hal Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Lihat DPT berubah-ubah terus. Kan bandingannya DPT saja. DPT saja berubahubah terus. Kalau memperbaiki visi misi sebelum sampai pemaparan yang umum kepada publik, mestinya boleh," katanya.
ags/Ant/P-4
