Badan Pangan Nasional mendorong penambahan jumlah dan jenis komoditas pangan yang dijaga level stok dinamisnya.
JAKARTA - Badan Pangan Nasional menekankan penguatan cadangan pangan nasional menjadi kunci dalam menghadapi krisis pangan dan inflasi. Tahun ini, inflasi nasional diperkirakan jauh di atas target pemerintah seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Terselenggaranya cadangan pangan pemerintah akan berdampak pada stabilisasi pasokan dan harga pangan, apabila harga pangan stabil maka inflasi dapat ditekan. Selain itu, cadangan pangan pemerintah juga memiliki fungsi intervensi keadaan darurat seperti bencana alam dan bencana sosial," ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/9).
Arief mengatakan apabila ketersediaan pangan dalam negeri telah cukup maka Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dapat dimanfaatkan secara lebih lanjut untuk bantuan internasional. Di tengah dinamika global yang menimbulkan ancaman krisis pangan, di mana saat ini setiap negara berusaha mengamankan cadangan pangan masing-masing, sudah seharusnya pemetaan dan pendataan cadangan pangan nasional dilakukan secara lebih mendetail dan terencana.
Bahkan untuk memastikan pemerataan, pemerintah daerah harus sudah memiliki data pasti mengenai berapa stok dan kebutuhan pangan harian untuk daerahnya. "Dari level pusat hingga desa harus memiliki data berapa cadangan pangan yang dimiliki, dengan begitu bisa kita lihat ketercukupannya. Apabila kurang, dapat dilakukan intervensi penyaluran CPP dan pengiriman antardaerah. Badan Pangan Nasional siap memfasilitasi langkah tersebut," kata Arief.
Adapun jenis CPP yang harus dipastikan ketersediaannya meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, bawang, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, minyak goreng, dan ikan. Fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi salah satunya disebabkan oleh ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah baru tersedia untuk komoditas beras.
Untuk itu, Badan Pangan Nasional mendorong untuk menambah jumlah dan jenis komoditas pangan yang dijaga level stok dinamisnya. Pemenuhan CPP tersebut akan melibatkan BUMN, seperti Bulog, Holding Pangan ID FOOD, serta Holding Perkebunan PTPN.
Lampaui Target
Pada kesepmpatan lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memproyeksikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mendorong inflasi Indonesia tahun ini berada di kisaran 6,6-6,8 persen. Proyeksi tersebut melebihi target pemerintah di kisaran 2-4 persen.
"Kita sudah hitung 1,9 persen dampaknya dari kenaikan BBM ke inflasi. Kisarannya (tahun ini) inflasi akan ada di 6,6 persen sampai 6,8 persen," katanya di Kompleks DPR RI di Jakarta, Senin (5/9).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi hingga Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (yoy) yang turun dari bulan sebelumnya sebesar 4,94 persen (yoy).
Febrio menegaskan pemerintah akan terus menjaga tingkat inflasi Indonesia hingga akhir tahun agar mampu tetap di bawah 7 persen melalui terjaganya distribusi dan harga pangan. "Sampai akhir tahun kita berusaha akan tetap menjaga dengan semua kombinasi tadi yaitu harga pangan terjaga dan distribusinya ada sehingga harapannya (inflasi) bisa di bawah 7 persen di akhir tahun," jelas Febrio.
Sebagai informasi, pemerintah pada Sabtu (3/9) menaikkan harga BBM Pertalite menjadi 10 ribu rupiah per liter dari 7.650 rupiah per liter, harga Solar naik menjadi 6.800 rupiah per liter dari 5.150 rupiah rupiah per liter, serta harga Pertamax meningkat menjadi 14.500 rupiah per liter dari 12.500 rupiah per liter.
